BERITABUANA.CO, JAKARTA – Langkah tegas pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menutup, memblokir, dan me-take down semua situs-situs judi online, diapresiasi Ketua Kaukus Muda Indonesia (KMI) Edi Homaidi. Pemberantasan judi berplatform, juga harus melibatkan institusi Kepolisian sehingga akan lebih efektif.
“Kami mengapresiasi ketegasan Menkominfo Budi Arie Setiadi yang akan menghilangkan perjudian, tentunya termasuk judi yang berbasis online. Kominfo juga perlu melibatkan Kepolisian dari segi penegakan hukumnya,” kata Edi Homaidi melalui keterangan tertulisnya, Selasa (5/9/2023).
Apalagi, lanjut eksponen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu, kegiatan-kegiatan seperti perjudian telah menimbulkan kerusakan yang berat bagi masyarakat. Bukan hanya perjudian yang selama ini ada di masyarakat, tetapi juga yang melalui platform digital.
“Judi ini juga bisa diibaratkan seperti candu. Kalau sampai kita bermain judi dengan uang, maka akan keterusan. Sudah banyak koq, masyarakat yang menjadi korban akibat judi. Penutupan situs judi online ini, kami yakini dapat mengurangi penyakit masyarakat di masyarakat atau pekat,” sebut Edi Homaidi.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie sempat menyebut Indonesia sudah masuk darurat judi online. Karenanya, ia memastikan jika pemerintah akan tegas untuk menutup, memblokir, dan me-take down semua situs-situs judi online.
“Termasuk kegiatan-kegiatan yang membawa atau menimbulkan kerusakan yang berat bagi masyarakat yang melalui platform digital. Judi online ini kan korbannya masyarakat. Padahal seharusnya dalam digitalisasi itu dimaknai dan bertujuan membuat masyarakat semakin produktif, bukan bergerak ke belakang,” ungkapMenkominfo Budi Arie.
Namun sebenarnya, lanjut Menkoinfo Budi Arie, masyarakat Indonesia bisa mengelak bahwa ada tantangan-tantangan. Namun dia juga memastikan akan menutup seluruh akses untuk situs yang bermuatan perjudian.
“Meski begitu, nanti dilihat dinamikanya seperti apa? Kita juga sadar betul bahwa hal seperti ini masih dilarang di Indonesia, walaupun di negara-negara ASEAN lain sudah tidak. Intinya digitalisasi kan borderless, sudah tidak ada batas-batas negara. Nah ini tugas kami, bagaimana menjaga semuanya,” pungkas Menkominfo Budi Arie Setiadi. (Asim)
