BERITABUANA.CO, DEPOK – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok Citra Indah Yulianty mengatakan, dalam menggenjot serapan anggaran proyek fisik 2023, pihaknya memiliki sejumlah strategi.
Salah satunya adalah, mempercepat proses penagihan proyek pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh pihak ketiga.
“Beberapa langkah yang kami tempuh di antaranya, saat ini sedang dilakukan proses percepatan penagihan, mengingat waktu yang sudah mendekati anggaran perubahan 2023 atau Anggaran Biaya Tambahan (ABT). Caranya dengan memonitor terus melalui laporan Realisasi Fisik Keuangan (RFK) berkala,” paparnya, Kamis (24/8/23).
Kemudian, menerapkan metode konsolidasi pemaketan, agar dapat memangkas waktu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyelesaikan pekerjaan.
“Untuk serapan-serapan rutin seperti gaji, operasional, BBM dan pemeliharaan, sudah dilakukan sesuai jadwal anggarannya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada tahun ini terdapat 2.068 paket pembangunan senilai Rp416 miliar.
Pembangunan tersebut, terdiri dari Penunjukan Langsung (PL) dan E-Katalog serta lelang.
“Surat Perintah Kerja (SPK) sudah selesai 50 persen dan pencairannya baru 18 persen. Asumsi semua paket PL dan kebutuhan rutin selesai pencairan, diperkirakan bulan Agustus akhir di angka 69,12 persen,” ungkapnya.
Menurutnya, proses pencairan membutuhkan waktu, lantaran adanya proses pemberkasan penagihan dan tahapan lainnya.
Selain itu juga, terdapat pekerjaan fisik yang masih menunggu hasil review Detail Engineering Design (DED), yang disebabkan perubahan harga dan evaluasi pertimbangan teknis lainnya.
Citra menyebutkan, saat ini DPUPR fokus menyelesaikan pekerjaan fisik metode PL, namun tender juga sudah mulai berproses.
Sejak tahun 2018 hingga 2022, katanya rata rata serapan anggaran PUPR di angka 86,15 persen.
Ia berasumsi, semua paket PL dan kebutuhan rutin selesai pencairan, diperkirakan Agustus akhir diangka 69,12 persen.
“Maka, kami optimistis serapan anggaran maksimal sesuai waktu yang telah ditentukan,” pungkasnya. (Rki)
