Cucun: RPJM 2024, Belum ada Program Pemerintah Riil yang Memanfaatkan Bonus Dekografi

by
Forum Legialasi dengan narasumber Wakil Ketua Banggar DPR RI (Fraksi PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal bersama Anggota Banggar DPR RI (Fraksi PKS) Netty Prasetyarini, Pengamat Ekonomi INDEF Didik Junaidi Rachbini dan Praktisi Pers John Andhi Oktaveri. (Foto: Jimmy)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Menarik sekali kalau menerawang APBN 2024, karena ini adalah akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, banyak hal yang menjadi catatan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR RI, yang ada di Banggar DPR RI. dan yang paling penting adalah bagaimana ketika Visi Presiden, terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Bandan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal saat menjadi narasumber diskusi Forum Legislasi bertajuk ‘Mengupas RAPBN 2024’, di Media Center Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Cucunya menyatakan, ada yang menjadi catatannya terkait RAPBN 2024. Pertama, terkait arahan Presiden mengenai pembangunan SDM, di mana dari 2010 ke 2029 yang ini merupakan apa rasio ketergantungan Indonesia.

Dia menyebut, Hasil Proyeksi Dasar SP terhadap pembanguan SDM ini sejak tahun 2012 Indonesia mendapatkan bonus demografi. Terkait hal ini, ia melihat tidak begitu memanfaatkan bonus demografi, sehingga demand terhadap market apa SDM tidak bisa terproyeksikan.

“Sehingga di RPJM 2024-nya belum ada program pemerintah yang secara riil bisa memanfaatkan bonus demografi dan kelihatannya di skema anggaran terkait pendidikan juga untuk penguatan SDM ini masih banyak hal yang fungsi-fungsi pendidikan ini tidak sesuai dengan sasaran,” papar Cucun.

Ketua F-PKB DPR RI ini menuturkan Presiden Jokowi telah menyampaikan anggaran pendidikan sekian ratus triliun, di mana hal itu dievaluasi di Banggar DPR RI. Bahkan, pihaknya sering mengevaluasi fungsi pendidikan yang sebetulnya ini mana yang belanja di kementerian/lembaga (K/L).

“Kemudian  juga melalui Tes Kemampuan Dasar (TKD), banyak hal yang justru di K/L sendiri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hanya dari Rp600 sekian triliun itu dapat porsi hanya Rp80 triliun, tidak sampai Rp90 triliun, sehingga bagaimana bisa memaksimalkan fungsi kementerian ini untuk menyiapkan tenaga-tenaga atau bonus demografi ini, ungkap Cucun.

“Mengenai pembangunan infrastruktur, saya puji pemerintahan Presiden Jokowi cukup luar biasa meski terdapat beberapa catatan. Sangat masif pak Presiden, tapi ada yang menjadi catatan saya itu ditransformasi ekonomi,,” sebut dia lagi.

Transformasi ekonomi, Ia mencatat Presiden mengharapkan transportasi ekonomi terus berlanjut tetapi kalau lihat dari tahun 2010 sampai 2022 kemarin, ini kita lihat trennya kontribusi sektor industri bahkan transfer ekonomi ini ada sedikit pembiasan malah di industrialisasi. (Asim)