BERITABUANA.CO, JAKARTA – Politik jalan tengah bisa menjadi solusi bagi para calon presiden (Capres) yang akan mengikuti kontestasi dalam Pilpres 2024. Hal ini untuk meminimalkan terjadinya potensi polarisasi kebablasan dan dampak berkepanjangan, seperti yang terjadi pada Pilpres 2014 dan Pilkada DKI 2017.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Politik Jalan Tengah: Menjawab Ancaman Polarisasi pada Pilpres 2024’, Rabu (26/7/2023) petang.
Warning yang disampaikan Mahfuz ini, untuk menjaga betul supaya tidak terjadi lagi polarisasi kebablasan. Karena yang mendapatkan kerugian terbesar dari pembelahan ini, bukan calon presiden, tetapi bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia.
“Polarisasi politik ini menciptakan implikasi yang panjang. Jadi pemilunya sudah selesai, ternyata pembelahan di masyarakatnya nggak selesai-selesai, residunya masih panjang,” katanya.
Menurut Mahfuz, potensi polarisasi kebablasan bisa terjadi pada Pilpres yang diikuti dua atau lebih pasangan calon. Jika capres lebih dari dua, maka potensi polarisasi kebablasan terjadi pada putaran kedua.
“Masih ada benih yang kelihatannya terus disiram, sumbunya akan merebak di putaran kedua Pilpres. Itu artinya ada sekitar 100 hari, waktu yang bisa digunakan dan dikelola oleh kekuatan-kekuatan politik untuk mengarahkan kepada polarisasi kebablasan. Ini sangat mungkin terjadi,” ujarnya.
Karena itu, penting bagi pemerintah untuk membangun dan memperkuat narasi kebangsaan di tengah masyarakat, sehingga kepentingan nasional tidak dikalahkan oleh kepentingan politik praktis.
“Agustus adalah momen terbaik bagi pemerintah untuk memperkuat narasi kebangsaan dan kepentingan kolektif kita sebagai satu bangsa. Presiden Jokowi (Joko Widodo) secara khusus bisa menghighlight pesan-pesan tersebut,” ujarnya lagi.
Sekjen Partai Gelora ini mengingatkan adanya pola sama, yang terus berulang yang digunakan dari tahun ke tahun. Dimana mereka yang menginginkan polarisasi kebablasan akan mengolah sedemikian rupa agar menjadi sebuah isu.
“Khusus September dan Oktober biasanya akan muncul lagi isu PKI. Lalu, nanti awal tahun ada Imlek, dan secara teknis akan membawa sentimen kepada agama Khonghucu dan anti China,” katanya.
Untuk itu, Mahfuz berharap agar lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan memfaslitasi dialog-dialog kebangsaan dengan para capres dalam upaya meminimalkan terjadinya polarisasi kebablasan dan pembelahan di masyarakat. Dengan dialog ini, ia berharap dapat membangun jembatan-jembatan yang baik.
“Kerasnya perbedaan, karena memang tidak ada jembatan, tidak ada komunikasi di tiap-tiap yang berbeda. Saya kira politik jalan tengahnya adalah memperbanyak jembatan-jembatan dari perbedaan yang ada,” pungkasnya. (Ery)
