BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan bersama Dewan Teh Nasional dan Asosiasi Petani Teh Indonesia (APTEHINDO) akan menyusun langkah-langkah tindak lanjut yang efektif dan terukur dalam penyelesaian berbagai persoalan yang menyangkut petani dan buruh teh.
Masalah-masalah yang dimaksud di antaranya terkait dengan pengupahan yang rendah dan sering dibayar telat, serta pembayaran pembelian pucuk teh yang menunggak hingga tujuh bulan.
Demikian disampaikan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydi Cakrawangsa yang diterima di Jakarta, Sabtu (22/7/2023). Sebelumnya ia pada Jumat (21/7/2023) telah berdialog dengan para pekerja/buruh, petani, pengepul, dan lainnya di Batang, Jawa Tengah (Jateng).
Diungkapkan, dalam kesempatan tersebut dihadiri Gapoktan, kelompok tani teh, serikat pekerja teh, para pegiat teh rakyat, para kepala desa dan DPC APTEHINDO Kabupaten Batang, Pekalongan dan Banjarnegara.
“Forum tersebut menjadi arena yang tebuka bagi petani, buruh dan seluruh stakeholder untuk menyampaikan semua keluhan dan aspirasinya,” kata Caswiyono.
Kemnaker, lanjutnya, lebih banyak mendengar dan menyerap seluruh aspirasi. Persoalan faktual, keluhan dan aspirasi tersebut menjadi bahan penting untuk dicarikan jalan keluar terbaik.
Seusai berdialog, pada sore harinya ia memimpin tim yang terdiri atas Kemnaker, APTEHINDO dan serikat pekerja berjunjung ke pabrik dan bertemu dengan manajemen PT Pagilaran.
“Pada kesempatan tersebut kami meminta penjelasan dari pihak PT terkait dengan berbagai persoalan yang mendzolimi rakyat tersebut,” ucapnya. (Ful)
