BERITABUANA.CO, TANGERANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian minta kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) mulai menyiapkan anggaran perhelatan Pilkada dan Pemilu 2024. Pemda juga jangan persulit Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pemilu nanti.
Hal itu disampaikan Mendagri Tito dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Rakernas Apkasi) ke 15 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, pada Kamis kemarin (29/7/2023).
Tito Karnavian mengatakan, salah satu pembahasan pada Rakernas Apkasi 2023 ini berupa rangkaian persiapan pemerintah daerah dalam menghadapi perhelatan Pemilu dan Pilkada 2024.
“Tadi saya sudah menyampaikan bahwa Pemilu dan Pilkada itu adalah titik penting demokrasi dan melibatkan mobilisasi partisipasi masyarakat yang luas maka terjadilah kerja orkestra,” ujarnya.
Menurut Tito, peran Pemda dalam perhelatan Pemilu 2024 sangat vital dalam mengsukseskan pesat demokrasi lima tahunan. Maka, Pemda tak menjadi alat individu untuk berkampanye dalam perhelatan Pemilu ataupun Pilkada 2024 serentak nanti.
“Untuk sukses pemerintah daerah saya minta tidak hanya berpikir kemenangan kepala daerah. Tapi, pemerintahan tetap harus berjalan, layanan publik harus berjalan,” ucapnya lagi.
Mantan Kapolri itu juga menegaskan, perhelatan Pilkada 2024 bakal menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Yang berikutnya, lanjut Tito, untuk Pilkada khusus anggaran dari APBD, jadi semua kepala daerah harus siapkan anggaran dari sekarang untuk persiapan pilkada termasuk dukungan KPU, Bawaslu, keamanan dan lain-lain.
“Dukungan anggaran itu turut serta dalam rangka kelancaran perhelatan Pemilu dan Pilkada 2024. Kendati menggunakan APBD, saya meminta kepada pemerintah daerah untuk bersifat netral dalam perhelatan Pilkada 2024 nanti. Saya minta untuk kepala daerah yang definitif dari partai ya kita tahulah pasti ada tugas partai. Tapi yang definitif pasti netral karena birokrat, harus netral tidak ada politik dukung mendukung partai manapun netral,” ucap Tito.
Mendagri Tito juga mengatakan, harus memberi dukungan lainnya seperti sarana dan prasarana yang dibutuhkan pihak penyelenggara, yakni KPU. Pasalnya, sambung dia, kendala tidak memiliki gedung dan gudang logistik pemilu dan pilkada menjadi halangan tersendiri pihak KPU pada setiap ajang pesta demokrasi tersebut.
“Khusus pemerintahan daerah saya minta rekan kepala daerah bantu KPU, Bawaslu. Pemilu dan Pilkada itu adalah titik penting demokrasi dan melibatkan mobilisasi partisipasi masyarakat yang luas maka terjadilah kerja orkestra,” pungkas Mendagri Tito Karnavian. (Asim)
