BERITABUANA.CO, JAKARTA – Maraknya korban kekerasan dan perdagangan orang akhir-akhir ini, diantaranya akibat lemahnya pelaksanaan atau implementasi Undang-Undang No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran (UU PMI). Terbukti para korban itu berasal dari PMI yang diberangkatkan secara ilegal atau unprosedural oleh para sindikat dan mafia.
Demikian diungkap Anggota Komis IX DPR RI dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati dalam Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Upaya Pemerintah dan DPR RI Lindungi Pekerja Migran dari Kekerasan’ di Media Center Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/6/2023).
Selain Kurniasih hadir pula Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah dan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdhani. Sementara Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah hadir secara online.
Melanjutkan pernyataannya, Kurniasih mengatakan kalau pihaknya mendorong pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), BP2MI, Keimigrasian, Kemenlu, Kepolisian, dan stackholder untuk mengoptimalkan UU No.21 tahun 2007, dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ini.
“Upaya ini harus dilakukan agar tidak ada lagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang menjadi korban atau eksploitasi ekonomi, fisik dan seksual di negeri orang,” tegasnya.
Dia menjelaskan, selain stackholde, pihak kedubes negara terkait, bersama Kemenlu RI juga harus meningkatkan diplomasi untuk meminimalisir eksploitasi dan kekerasan terhadap PMI tersebut.
“Tertibkan PJTKI, lawan mafia dan sindikat dengan menegakkan hukum siapapun yang terlibat. Juga pentingnya tingkatkan skill, kemampuan PMI agar tidak menjadi korban TPPO. Apalagi mayoritas korban adalah kaum perempuan,” ungkapnya. (Asim/Jimmy)
