BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kritikan Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Demokrat Benny K Harman yang menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bersikap netral dalam Pilpres dan Pileg 2024, dinilai berlebihan. Pasalnya, kritikan tersebut membuka konflik politik yang bisa memperkeruh demokrasi.
Demikian penilaian Ketua Kaukus Muda Indonesia (KMI) Edi Homaidi melalui keterangan tertulisnya, Kamis (11/5/2023), menanggapi pernyataan Benny Harman tersebut.
Apalagi, lanjut Edi Homaidi, Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa pertemuannya dengan enam ketum parpol koalisi pemerintah tersebut, dan itu pun hanya sebatas diskusi.
“Masa presiden berdiskusi dengan pimpinan partai politik pendukung koalisi pemerintahannya dilarang? Kan nggak ada konstitusi yang dilanggarnya. Dan nggak perlu lah disikapi secara berlebihan,” ujar eksponen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.
Diketahui beberapa hari lalu, Presiden Jokowi mengumpulkan para ketua umum partai politik di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Namun menurut Waketum Partai Demokrat Benny Harman, lqngkah Jokowi itu tidak netral dalam Pilpres dan Pileg 2024, dan sama artinya kalau Jokowi menabuh genderang perang.
“Jika benar Presiden tidak netral dalam Pilpres dan Pileg, apalagi menjadikan Istana Presiden markas tim sukses Capres tertentu, maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang, perang semesta melawan rakyatnya sendiri,” kata Benny dalam cuitannya lewat akun Twitter @BennyHarmanID, Senin (8/5/2023).
Benny lantas menjelaskan maksudnya lebih jauh terkait perang seperti yang dikicaukannya. Dia mengatakan Jokowi melawan rakyatnya sendiri jika bersikap mendukung kepentingan tertentu.
“Maksudnya Presiden Jokowi akan melawan rakyatnya sendiri, dia itu presiden dari seluruh rakyat Indonesia, dari semua golongan dan kelompok, dari semua suku bangsa, dari semua partai politik, bukan presiden dari parpol tertentu, dari kelompok tertentu dan dari golongan tertentu,” jelas Benny.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menepis tudingan ikut campur atau cawe-cawe dalam pemilihan calon presiden (capres) maupun cawapres di Pilpres 2024. Jokowi menegaskan pertemuannya dengan enam ketua umum partai politik beberapa hari lalu merupakan ajang diskusi politik.
“Cawe-cawe? He..he..he.. bukan cawe-cawe. Itu diskusi saja kok, kok cawe-cawe. Diskusi, saya tadi sudah sampaikan saya ini kan juga pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe,” kata Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023).
Jokowi menegaskan, urusan capres merupakan urusan partai. “Urusan capres itu urusannya partai atau gabungan partai sudah bolak balik saya sampaikan. Kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-boleh saja,” tutur Jokowi seraya juga mengatakan, selain sebagai pejabat publik, dirinya juga merupakan pejabat politik. (Jimmy)
