BERITABUANA.CO, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghormati keputusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (Capres) 2024, yang dideklarasikan oleh PDI Perjuangan. Dalam konteks demokrasi Indonesia, keputusan PPP tersebut, merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat dan wajar.
Demikian dikemukakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Aboe Bakar Al Habsyi melalui keterangan tertulisnya, Rabu (26/4/2023), terkait keputusan DPP PPP nebgysybg Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Gabjanr Pranowo sebagai Capres.
Kata Habib Aboe demikian sapaan akrab Angota Komisi III DPR RI itu, PKS mengedepankan proses demokrasi yang sehat dan menghargai keputusan partai politik (parpol) lain. Termasuk keputusan yang telah diambil oleh partai bergambar ‘Kabah’ tersebut.
“Pilihan politik yang beragam dalam kontestasi Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024, harus dihormati sebagai bentuk kebebasan politik dan hak pilih masyarakat Indonesia,” ujar Habib Aboe.
Untuk PKS sendiri, Habib Aboe dengan tegas menyatakan tetap fokus untuk memenangkan Anis Baswedan sebagai Capres pada Pipres 2024, bersama Partai NasDem dan Partai Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Perubahan.
“Kami juga masih membuka peluang bagi partai politik lain yang ingin bergabung dan mendukung Anis Baswedan sebagai Capres 2024,” kata mantan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu lagi.
Bahkan Koalisi Perubahan, menurut Habib Aboe, masih terus mengupayakan kerjasama yang sehat dan terbuka dengan partai-partai politik lain dalam rangka mencapai tujuan bersama, untuk memenangkan Anis Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia yang berikutnya.
“Kami berharap pada Pemilihan Presiden 2024 nanti, seluruh kandidat dapat berkompetisi secara sehat dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” pungkas Legislator dari Dapil Kalimantan Selatan 1 tersebut.
Hubungan Historis Ganjar-PPP
Sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono saat deklarasi dukungan terhadap kader PDI P Ganjar Pranowo di Sleman, Yogyakarta, Rabu (26/4/2023), menyampaikan enam alasan, dimana salahsatunya adalah historis atau sejarah yang tidak bisa memisahkan Gubernur Jawa Tengah itu dengan PPP.
Mardiono menyebut bahwa secara historis, Ganjar tidak dapat dipisahkan dari PPP mengingat mertua Ganjar, Amhad Musadik pernah menjabat sebagai Ketua DPC PPP pada 1973-1991. Selain itu, pernah juga selama 5 periode menjabat Anggota DPRD Kabupaten dan satu periode Anggota MPR RI dari PPP.
“Hingga saat ini rumah mertua beliau juga masih digunakan sebagai kantor DPC PPP di Kabupaten Purbalingga,” sebut Mardiono seraya juga menambahkan kalau kakak ipar Ganjar, yakni Nurul Hidayat juga menjabat Ketua DPC PPP Purbalingga, sekaligus merupakan Anggota DPRD Jateng dari Fraksi PPP. (Ery)
