BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengatakan bahwa presiden adalah jabatan publik tertinggi di negeri ini, sebab ia merangkap sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan sekaligus. Karena itu calon presiden (Capres), harus clear hubungannya dengan kekuatan di luar negara dan pemerintahan, termasuk ‘petugas partai’.
“Jadi kalau Capres) kalian tidak clear hubungannya dengan kekuatan di luar negara dan pemerintahan, bahayanya adalah karena keputusan negara banyak yang tidak bisa dijelaskan,” kata Fahri Hamzah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/4/2023).
Ditegaskan Fahri bahwa negara modern harus mengakhiri dualisme dalam ruang pengambilan kebijakan politik. Waktu pendiri bangsa ini memilih republik sebagai bentuk pemerintahan, bahkan kekuasaan tokoh-tokoh feodal seperti Raja dan Sultan ditiadakan, niatnya adalah agar informalitas dalam kekuasaan dihentikan.
“Itu syarat negara modern. Ruang gelap harus ditiadakan. Sayangnya, kita ini bangsa yang lembek, suka nggak jelas dan tidak disiplin dengan konsep-konsep dasar sehingga mudah menjebak diri dalam persekongkolan, seperti hubungan gelap antara politik formal negara dan politik informal tokoh-tokoh ‘belakang layar’. Padahal negara modern harus sedari awal jelas soal beginian,” sebut mantan Wakil Ketua DPR RI itu lagi.
Sayangnya menurut Fahri, pada milenium baru ini masih ada kekeliruan gagasan tentang republik. Partai politik punya masalah karena sebagai ‘lumbung gagasan’ mereka tidak lagi memikirkan ide-ide inti dalam bernegara.
“Akhirnya, ya kayak sekarang. Aneh-aneh apa yang ditampilkan. Naar de ‘Republiek (1925), meski Tan berada di sebelah kiri. Seperti hukum dagang: ‘Waktu untung kita masuk. Waktu rugi kita cabut’. Tekunlah kalian sebagai pedagang, ciptakan lapangan kerja dan bayar pajak kepada negara yang banyak. Pragmatislah dalam memilih mana yang kalian jual dan mana yang kalian beli, yang penting untung. Buy low sell high. Tapi politik punya aturan main yang berbeda,” tegas Fahri mengingatkan. (Ery)
