Habiburokhman Mengaku Sedih, Setingkat Menteri ‘Ngawur’Merespon Putusan PN Jakpus

by
Ketua Poksi F-Gerindra DPR RI, Habiburokhman.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Menyedihkan, respon negatif sejumlah elite politik saat menyikapi keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU menunda tahapan Pemilu 2024. Termasuk seorang menteri yang kapasitas intelektualnya bagus, malah ngawur dan curiga ada permainan dibalik putusan PN Jakpus yang mengabulkan gugatan Partai Prima tersebut.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI, Habiburokhman berbicara dalam diskusi Empat Pilar dengan tema ‘Memaknai Konstitusi Dalam Sistem Peradilan Pemilu’ di Media Center Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/3/2023).

Habiburokhman mengaku agak sedih melihat respon berbagai pihak yang harusnya, kapasitas intelektualnya bagus tapi meresponnya itu seperti ‘orang cari panggung’ saja. Bahkan, ada juga seorang menteri ngomong ‘pasti ada yang main?’

“Inisialnya M-A-H-M-U-D. Saya sangat sedih. Anak semester satu saja tahu kalau kita menuduh, harus bisa membuktikan, diluar itu banyak lagi, janggal dan lain sebagainya,diluar koopetensi, ya monggo,” katanya terse yum saat meyebut inisial menteri yang si maksudnya.

Namun buat Partai Gerinda, lanjut Anggota Komisi III DPR RI Ini, sejatinya tentu pada komitmen dan apa yang telah disepakati bersama antara DPR RI, Pemerintah dan penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan PKPU), terkait pelaksanaan Pemilu 2024.

“Itu sikap partai kami. Lalu, terkait putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat,kita dalam meresponnya juga tentu ada jalurnya, ada patsun-patsunnya juga. Jangan kita menganggap sesuatu yang kita anggap ngawur, tapi kita meresponnya dengan ngawur, kan kita sepakat kita negara hukum, negara hukum itu kalau keputusan hukum tentu harus dilawan secara hukum,” tuturnya.

KPU sendiri, kata Habiburokhman, sudah diberikan kesempatan menyampaikan eksepsi lalu sekarang banding. Harusnya, para elite dalam menyikapi putusan pengadilan yang paling benar, bukan hanya disampaikan lewat media saja, tetapi kepada KPU.

“Kita sampaikan ke kuasa hukumnya KPU untuk menjadi bahan memori banding. Tanpa itu semua justru bahaya, pernyataan-pernyataan yang negatif, spekulatif, itu bahaya dan kita nggak tahu ini aja tahu-tahu ada putusan. Kita sendiri tidak waspada tiba-tiba ada putusan,” katanya.

Karenanya, Habiburokhman meminta Jangan sampai sibuk di media, membuat kegaduhan terhadap persoalan ini, sehingga lupa kalau putusan itu harus segera di banding dan isi memori banding itu harus berkualitas, itu yang bahaya.

“Banyak dan saya ini advokat sebelum di DPR RI, 2002 ke 2019 ya hampir mau 20 tahun juga, kita berperkara banyak sekali, kita menghadapi putusan yang tidak dimenangkan banyak sekali, tapi enggak pernah kita merespon seperti respon tokoh-tokoh yang sekarang ini ‘memalukan’ saya bilang,” tandas Habiburokhman. (Jimmy)

No More Posts Available.

No more pages to load.