BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama (SJP), meminta kepada pemerintah untuk menjadikannya yang lebih baik penanganan pelaksanaan Perayaan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran pada April 2023 mendatang, dari yang sudah baik saat melakukan penanganan pelaksanaan Nataru sebelumnya.
Ia mengapresiasi 5 Kementerian/Lembaga selaku mitra kerja terkait yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), dan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.
Namun demikian, kata SJP, dalam Rapat Kerja antara Komisi V dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, BMKG, Korlantas Polri dan Basarnas di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Rabu (15/2/2023), dirinya memiliki beberapa catatan yang harus lebih diperhatikan saat mengamankan perjalanan Lebaran.
SJP menyoroti tingginya angka kecelakaan di Tol Cipali. Politisi Fraksi PKS itu meyakini tingginya angka kecelakaan di Tol Cipali merupakan anomali dari baiknya konstruksi dan standar pelayanan minimal tol tersebut.
Dia menyebutkan, dari data Kementerian Perhubungan, tingginya angka kecelakaan dapat dianalogikan dengan 1 korban/1 KM. Terkait hal itu, ia menilai hal tersebut terjadi akibat adanya gap kecepatan antar kendaraan yang bisa mencapai hingga 100 KM lebih.
“Jadi kendaraan yang cepat bisa 150 KM, kemudian ada kendaraan-kendaraan besar, kendaraan tronton itu 40 km. Ini terlalu jauh perbedaannya, padahal kan disarankan itu perbedaan kecepatan di dalam jalan tol itu sekitar kurang lebih 30 KM. Nah, ini mungkin perlu dievaluasi regulasinya supaya tidak jalannya sudah bagus, tapi karena pengaturan kecepatan ini tidak diatur akhirnya terjadi kecelakaan,” ucap Legislator Dapil Nusa Tenggara Barat II tersebut.
Lebih lanjut, SJP juga menyoroti tentang kendaraan roda dua. Walaupun pemerintah menyediakan subsidi angkutan nataru atau lebaran gratis, penggunaan kendaraan roda dua di kalangan masyarakat disebutnya tetap tidak berkurang.
Sayangnya, kendaraan roda dua ini memiliki angka kecelakaan yang paling besar dalam lalu lintas darat. Hal itu dinilai karena faktor keselamatannya yang sangat minim. Salah satu penyebabnya itu adalah karena kecepatan yang tidak terkendali.
“Bayangkan misalnya motor yang beredar di Indonesia ini itu kecepatannya sampai 240 km/jam dan itu dijual secara legal, tapi di mana jalan yang membolehkan kecepatan di atas 200 km? Mestinya, Kementerian Perindustrian itu membatasi kecepatan kendaraan roda dua yang beredar di masyarakat. Kita tidak menyediakan jalan yang memungkinkan kendaraan itu dengan kecepatan tinggi, tapi pemerintah menjual barang yang tidak sarananya,” katanya.
Ke depannya, SJP berharap kelancaran pelaksanaan angkutan Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 bisa dipertahankan dan terus ditingkatkan.
“Saya merasakan, di lapangan juga koordinasinya relatif cukup bagus. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan dan kita tingkatkan untuk pengamanan arus Lebaran lebih baik,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu. (Kds)
