BERITABUANA.CO, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), resmi melarang ekspor bijih bauksit per Juni 2023. Sebelum bauksit, Jokowi juga sudah melarang ekspor beberapa komoditas yang membuat Indonesia dalam sorotan tajam dunia.
Menanggapi kebijakan tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru dihubungi, Minggu (25/12/2021), mendukung kebijakan tersebut, karena dianggap mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam negeri, penciptaan lapangan kerja baru, serta penerimaan devisa.
Namun, Politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Gus Falah itu juga mengingatkan bahwa pelarangan ekspor bijih bauksit itu harus dibarengi upaya maksimal pemerintah dalam menyukseskan hilirisasi bauksit.
“Dan kesuksesan hilirisasi bauksit tak akan tercapai tanpa pembangunan smelter bauksit secara sistematis dan masif. Oleh karena itu, Pemerintah harus maksimal mendorong pembangunan smelter bauksit,” ujarnua.
Diungkapkan Gus Falah, bahwa kendala paling besar dalam pembangunan smelter bauksit adalah finansial, serta teknologi. Karena berdasarkan laporan para pengusaha bauksit, pembangunan smelter bauksit tidak terlalu didukung lembaga pemberi pinjaman atau investor.
“Bahkan, perbankan milik pemerintah juga tak antusias memberi pinjaman pada proyek smelter bauksit. Nah, ini yang harus diperhatikan pemerintah. Hendaknya pemerintah mendorong pendanaan bagi proyek smelter ini. Kalau investor luar negeri mau mendanai, seharusnya juga dipermudah,” pungkasnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan, pelarangan ekspor bauksit keluar negeri dilakukan, agar Indonesia mendapatkan nilai tambah dari hasil ekspor. Makanya ia menekankan, supaya industri di dalam negeri bisa mengembangkan hilirisasi bauksit.
“Dari industrialisasi bauksit di dalam negeri ini kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp21 Triliun menjadi sekitar kurang lebih Rp62 Triliun. Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri utk kemajuan dan kesejahteraan rakyat,” terang Jokowi. (Asim)
