BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pemerintah diminta menjalankan narasi atau mengkomunikasikan kebijakan baru second home visa, dengan menyiapkan strategi public relations (PR) yang baik agar tidak salah sasaran. Pasalnya selama ini, tidak banyak masyarakat yang paham mengenai kebijakan terobosan tersebut.
Saran ini disampaikan Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah berbicara dalam Gelora Talk bertajuk ‘Second Home Visa Bagi Warga Negara Asing, Apa dan Mengapa?’ yang digelar secara daring, Rabu (2/11/2022).
Fahri mengatakan, kebijakan baru second home visa walau sudah dibahas lama, namun perlu adanya komunikasi yang baik dan jelas kepada masyarakat.
“Itulah, tidak ada komunikator yang baik dalam negara. Jangan melemparkan idenya dengan gampang saja. Ini sophisticated,” ujarnya lagi.
Demikian halnya seperti ide pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, lanjut Fahri, bukan seperti boyongan pemindahan rumah, atau hunian seperti dalam pikiran para pengembang atau kontraktor di Jakarta. Dikatakan peradaban baru, tetapi tak terlihat konsepnya.
“Sebab kalau tidak mengerti konsep, maka yang akan terjadi adalah kendala masyarakat,” cetusnya.
Masih terkait kebijakan visa ini, mantan Wakil Ketua DPR RI ini menegaskan bahwa sebenarnya sudah lama dibahas terutama berkaitan dengan hak azasi manusia (HAM). Mengacu HAM ini, sebenarnya aturan visa mengacu prinsip kebebasan manusia bergerak dari tempat ke tempat lainya.
Sekarang pun, tambah Fahri, WNA tidak terasa dibatasi ketat dengan berjalan masuk dan keluar, bahkan dengan digitalisasi di Imigrasi, cukup gunakan jempol jari, lensa mata, dan lainnya.
“Namun, terlepas dari itu, bagaimana juga mengatur, kalau ada persoalan WNA sendiri di negaranya sudah tak punya kewarganegaraan (stateless)?” tuturnya.
Semua itu menurut Fahri, menjadi pertanyaan berbagai kalangan masyarakat. Apakah hanya cukup orang kaya saja dengan membuktikan dana Rp2 Miliaran.
“Jadi berbagai pertanyaan ini, seolah menandakan bahwa pemerintah tak mampu menjelaskan dengan baik kebijakannya kepada masyarakat. Siapa sih jubirnya, padahal banyak jubir,” pungkas politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu. (Ery)
