BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Gunawan Tjokro mengingatkan bahwa tujuan pemerintah mendatangkan para investor dengan mengeluarkan kebijakan Second Home Visa ini jangan malah salah sasaran. Angka sebesar Rp2 miliar sebenarnya bagi negara maju relatif terjangkau, atau kecil.
“Hanya saja, mereka harus digabungkan dengan investasi apartemen, disatukan persyaratannya. Jadi bisa saja, ini gimmick lalu diperketat nanti syaratnya. Jangan sampai malah yang datang bukan orang yang dituju,” tutur Gunawan berbicara dalam Gelora Talk bertajuk ‘Second Home Visa Bagi Warga Negara Asing, Apa dan Mengapa?’ yang digelar secara daring, Rabu (2/11/2022).
Menurut Gunawan, sasaran utama bagi kebijakan ini bisa diarah pertama, kepada para pension orang kaya di luar negeri. Kehadiran mereka juga diharapkan membawa para pembantunnya.
“Sekarang masa musim dingin, bisa saja ke Indonesia, ini peluang,”tuturnya.
Kedua, menurut Gunawan, para pebisnis yang tengah ekspansif. Misalnya saja, didalam industri manufaktur, produk permesinan masih kurang. Begitupun, industri pertanian, juga masih banyak impor.
“Disinergikan dengan kebijakan negaranya seperti di Jepang, pensiunan masih memiliki skill, dan mereka digaji oleh Jepang, hanya butuh tempat dan kebutuhan sehari-hari saja.Mereka bermanfaat,” terangnya.
Demikian juga, menurut Gunawan, bagi yang mengikuti kebijakan ini harus ada jaminan WNI yang dikenalnya.
“Mereka hadir juga harus memberikan multiplier effect misalnya mendatangkan koneksinya untuk datang ke Indonesia sehingga bangkitkan wisata. Jangan malah membawa UMKM nya, malah menjadi pesaing lokal,” tegasnya.
Benahi Pelayanan Dulu
Sedang pengamat Kebijakan Publik Rocky Gerung mengutarakan, yang terpenting bukan persoalan Second Home Visa -nya, tetapi bagaimana praktik pembuatan Visa itu sendiri. Selama ini, menurut Roky, pembuatan Visa juga banyak calonya.
“Mental petugas kita masih lemah, apalagi menyangkut orang asing, pasti diperes,” cetusnya.
Lebih baik, menurut Rocky, pemerintah harus fokus mengurusi pembenahan di dalam terlebih dahulu. Menurutnya, kebijakan ini muncul karena desakan kebutuhan ekonomi.
“Kok alasan APBN kosong, lalu mudahnya mengundang mereka. Kebijakan visa ini lebih kepada kemanusiaan. Jangan tak ada duit terus mereka diundang?” tutur dia lagi.
Karena itu sebaiknya, tambah Rocky Gerung, pemerintah mempersiapkan narasi yang benar dan baik kepada masyarakat.Hal ini penting untuk meyakinkan masyarakat dan ini butuh kemampuan PR yang mumpuni.
“Jadi harus ada orang yang paham soal ini,” demikian Rocky Gerung. (Ery)
