BERITABUANA.CO, JAKARTA – Dari hasil pengamatan terhadap dinamika ekonomi, pemerintah perlu mengkaji ulang asumsi nilai tukar APBN Tahun 2023. Dari semua berada di Rp14.800.
Demikian disampaikan Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira di Jakarta, Senin (17/10/2022).
“Asumsi nilai tukar dalam APBN 2023 perlu dilakukan revisi karena terjadi perubahan dinamika ekonomi. Moderasi harga komoditas berpengaruh terhadap pertahanan stabilitas rupiah,“kata dia.
Bhima berpandangan, pada semester I 2022, nilai tukar rupiah masih bisa terjaga dengan bantuan bonanza komoditas. Begitu terjadi pembalikan arah maka tekanan kurs bisa terjadi.
“Berikutnya penyesuaian kurs rupiah mendesak dilakukan karena postur belanja akan alami peningkatan terutama belanja subsidi energi,” ungkap Bhima.
Seperti diketahui, pemerintah dan Badan Anggaran atau Banggar DPR RI juga menyepakati anggaran subsidi energi di 2023 sebesar Rp211,9 Triliun. Asumsi dasar Makro 2023 menyebutkan, target pertumbuhan ekonomi di 5,3 persen, inflasi YoY 3,6 persen, nilai tukar Rp14.800 per dollar Amerika Serikat.
“Dikhawatirkan realisasi subsidi energi yang lebih tinggi dari rencana membuat tekanan pada penyesuaian harga BBM kembali terjadi tahun depan,” sebut Bhima.
Sedangkan harga BBM sendiri, sambung dia, telah mengalami penyesuaian pada bulan September lalu. Sehingga, kenaikan Harga BBM ini menyumbang inflasi dan bisa menekan pemulihan ekonomi. “Inflasi energi yang terlalu tinggi bisa menekan pemulihan ekonomi,”pungkas Bhima.
Di tengah penguatan dollar terhadap rupiah, Bhima menjelaskan pemerintah bisa melakukan ‘extra effort’, yaitu untuk mendorong Devisa hasil ekspor lebih banyak di konversi ke kurs rupiah terutama devisa pertambangan dan hasil perkebunan.
“Dalam situasi strong dollar terjadi secara kontinu maka BI perlu mempersiapkan capital control atau syarat bagi eksportir untuk menyimpan hasil ekspor dalam perbankan domestik selama sekurangnya 6-9 bulan,” sebut Bhima.
Lalu yang terakhir, meningkatkan porsi Local currency settlement dengan penambahan kerjasama negara tujuan ekspor utama menggunakan kurs lokal.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia terhitung masih lebih tahan banting dari krisis ekonomi yang kini terjadi di tingkat global dibanding banyak negara lain.
“Beberapa lembaga pemeringkat seperti S&P dan lain-lain melihat ekonomi Indonesia relatif stabil di tengah banyak negara ratingnya turun. Ini sekali lagi menunjukkan fundamental ekonomi kuat dan dari keuangan, utang, fiskal dan moneter cukup prudent,” kata Menko Airlangga beberapa waktu lalu.
Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, pelemahan nilai rupiah, namun masih banyak negara lain yang terdepresiasi lebih dalam. (JAT)
