BERITABUANA.CO, JAKARTA – Politisi senior Alzier Dianis Thabranie khawatir, gara-gara rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF Tragedi Kanjuruhan yang meminta Ketua Umum PSSI Muchamad Iriawan mundur, FIFA akan jatuhkan sanksi pada Indonesia, yakni tidak boleh mengikuti pertandingan-pertandingan sepakbola internasional seperti Piala AFF, Piala Asia, Piala Dunia, bahkan rencana Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia 2023 bisa dibatalkan.
“Itu sudah pasti. Sebagai orang KONI saya tahu itu, saya sudah dengar kabar itu. Karena itu, harus hati-hati, jangan karena rekomendasi TGIPF, Indonesia jadi susah,’’ kata Alzier kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (15/10/2022).
Dijelaskan Alzier, Ketua Umum PSSI tidak boleh diminta mundur, kecuali di konggres yang jelas-jelas sudah ada aturannya. Ini statuta FIFA yang tak boleh dirubah.
“Kalau Ketua Umum PSSI terus dikuyo-kuyo mundur, FIFA akan marah. Dalam situasi sulit sekarang ini, jangan memancing kemarahan FIFA, kita bisa dibekukan,” tegas Waketum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) ini.
Alzier mengamati, sekarang ini terlalu mudah orang bicara soal tanggungjawab moral seseorang, tetapi tanpa melihat moralitasnya sendiri. Ia berpendapat, rekomendasi TGI PF kesannya ingin menggantikan posisi Ketum PSSI.
“Rekomendasi TGIPF tidak fair, sarat konflik kepentingaan. Kita amati, terlalu mudah menjatuhkan orang dengan memanipulasi nilai-nilai moral, padahal itu hak absolut nya Tuhan. Saya lihat, permainan sepak bola ini mau dipindah ke permainan non-sepakbola di luar lapangan,’’ sebut dia lagi.
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam laporan rekomendasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan, poin kesatu tertuang rekomendasi untuk PSSI. Di sana disebutkan Ketum PSSI sebaiknya mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.
TGIPF yang dipimin Menko Polhukam Mahfud MD itu juga merekomendasikan PSSI segera mempercepat digelarnya kongres atau Kongres Luar biasa (KLB) dengan tujuan menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan bertanggung jawab dari konflik kepentingan. Pertandingan sepakbola Liga 1, 2, dan 3 tidak diizinkan selama belum terjadi perubahan yang signifikan oleh PSSI.
Tidak Signifikan
Sementara itu, pengamat kebijakan publik, Didiet Haryadi Priyohutomo menilai, hasil rekomendasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan tersebut tidak signifikan, tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Kata dia, terlalu mahal kalau rekomendasinya meminta Ketua Umum PSSI mundur dan mendesak PSSI lakukan KLB untuk memilih ketua umum baru.
“Terlalu mahal kalau hasilnya hanya seperti itu. Kan Tim dipimpin Menko Polhukam, dibentuk melalui Keppres, anggotanya orang-orang hebat, hasilnya dilaporkan ke presiden. Honornya pasti juga tidak murah, kok rekomendasinya cuma meminta Ketum PSSI mundur, minta dilakukan KLB untuk memilih Ketum PSSI yang baru. Makanya terlalu mahal kalau hanya seperti itu. Saya menilai, rekomendasi TGIPF tak sesuai harapan masyarakat, ini yang kita prihatin,” tegas Didiet.
Menurut politisi Golkar ini, mestinya yang diangkat dalam rekomendasi TGIPF kan hal-hal yang substansial mengenai peristiwa Kanjuruhan, masalah-masalah makro, soal peradaban, dan sebagainya. Tetapi kok hanya seperti itu, kenapa tembakannya mengarah ke Ketua Umum PSSI? Ia menilai, dalam kerja-kerja TGIPF sarat konflik kepentingan.
“Kalau tujuannya hanya mendesak Ketum PSSI mundur, mengapa dibentuk TGIPF? Terlalu mahal kan?” demikian ditegaskan Didiet. (Ery)
