BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto memastikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak di tahun 2024 tidak berubah, yaitu diadakan secara langsung. Pilkada tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 10/2016 dan UU No. 7/2017.
“Tetap pemilihan langsung, tidak ada perubahan. Itu enggak mungkin ada perubahan. Tahun 2024 Pilkada langsung itu menjadi sesuatu yang tidak mungkin diutak-atik lagi,” kata Yandri kepada wartawan usai membuka acara Penanaman Nilai-nilai Luhur Kebangsaan Melalui Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR Kerjasama dengan Aliansi Honorer Nasional (AHN), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/10/2024).
Meski demikian, Yandrii menyatakan kajian, pendapat atau diskusi mengenai pilkada biar saja terus berjalan di masyarakat. Ada diskusi di ruang publik membahas manfaat dan mudarat pilkada secara langsung, apa solusi yang ahrus dilakukan terhadap perbaikan-perbaikan terhadap pilkada.
“Silahkan saja, tidak apa-apa,” kata Yandri seraya menambahkan, hal demikian yang didiskusikan oleh pimpinan MPR RI saat bertemu dengan Wantimpres baru-baru ini.
Karena itu sambung dia, belum ada upaya mengembalikan pilkada lewat DPRD seperti halnya di masa lalu. Namun bisa saja ada analisa dan kajian, apalagi peraturan perundang-undangan bukan harga mati, semua bisa direvisi dan dievaluasi.
Menurut Yandri, bisa saja pelaksanaan pilkada lewat DPRD baik, dan bisa jadi dalam penyelenggaraannya ada yang kurang.
“Jadi kehidupan berbangsa dan bernegara itu wacana untuk melakukan diskusi terbaik, diskusi terbuka. Ada pro kontra itu enggak apa-apa. Sehingga dari situ kan akan muncul solusi yang terbaik,” imbuhnya.
“Dulu kita anggap pilkada langsung itu kan biayanya rendah, ternyata kan sangat mahal kan sekarang. Terus tidak ada money politik, ternyata kan money politik semua sekarang, hampir semua, kalau enggak ada NPWP kan susah, wani piro nomor piro kan gitu,” katanya lagi.
Karena itu terang Yandri, pertemuan Pimpinan MPR RI dengan Wantimpres tersebut ikut mendiskusikan soal pelaksanaan pilkada langsung atau DPRD. Kalau misalnya tetap langsung kata Yandri dibicarakan soal mengatasi money politik, bagaimana dengan biaya yang tinggi, bagaimana dengan politik oligarki.
“Jadi enggak apa-apa, yang bertahan di pemilu langsung tetap harus ada perbaikan begini misalkan. Kalau ada yang tidak setuju dengan pilkada langsung apa solusinya. Jadi enggak apa-apa, ini sebagai diskusi aja. Tapi 2024 kita pastikan tetap pemilu langsung,” katanya.
Apakah periode yang berikutnya akan tetap berlangsung, hal itu disebut Yandri terserah pembuat undang-undang antara pemerintah dengan DPR RI termasuk tentu pendapat masyarakat. Artinya menurut dia, ruang diskusi itu tidak boleh ditutup, karena sudah hampir 20 tahun pilkada langsung ini.
“Tentu saja sudah banyak di lihat dan diketahui bersama fakta yang sebenarnya antara mudarat dan manfaatnya. Dari situ, bisa ditarik diskusi yang sifatnya sambil memberi solusi pihak pihak yang tetap bertahan pilkada langsung apa solusi untuk mengatasi persoalan yang muncul,” demikian politisi PAN ini. (Asim)
