BERITABUANA.CO, JAKARTA – Program national logistic ecosystem (NLE) akan semakin mudah diwujudkan jika semua layanan terkait logistik sudah terdigitalisasi. Termasuk juga dengan adanya Buffer Zone & Check Point.
Demikian ditegaskan Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Capt Wisnu Handoko dalam gelar Dialog :”Mengupas & Menyamakan Persepsi Tentang Buffer Zone & Check Point” Pelabuhan Tanjung Priok di Museum Maritim Indonesia, Pelabuhan Tg. Priok, Selasa (30/8/2022).
Acara yang dilaksanakan Forum Wartawan Maritim Indonesia (Forwami) bekerjasama dengan PT Pelindo dan Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok itu menghadirkan pembicara Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Capt Wisnu Handoko, General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok M Hadi Syafitri, mewakili Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Solihin, dan Waka Dishub Provinsi DKI Jakarta, Chaidir.
Menurut Capt. Wisnu, pihaknya selain memperbaiki layanan juga membangun integritas seluruh stakeholdersnya. Kebutuhan buffer zone sebagai fungsi check point pada terminal booking system.
Dari sisi lay out, lanjut Wisnu, lokasi eksisting buffer zone pelabuhan Priok sejalan dengan perubahan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Tanjung Priok yang mengalokasikan area buffer zone dan check point, yang terintegrasi dengan layanan pelabuhan ke dan eastern akses.
“Buffer berfungsi menyangga wilayah utama sehingga dapat meningkatkan kinerja layanan pelabuhan khususnya kelancaran arus barang di wilayah pelabuhan Tanjung Priok,” ujarnya.
Selain itu, jelas Capt. Wisnu, buffer zone juga berfungsi agar pendistribusian pergerakan truk di pelabuhan yang lebih merata, mengurangi potensi kemacetan dan optimalisasi penggunaan resources.
Saat ini, ungkapnya, buffer zone di pelabuhan Tanjung Priok berada di area Kalijapat dan eks JICT-2. “Sedangkan untuk area buffer zone yang diluar pelabuhan akan kami bahas bersama dengan BPTJ dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta,” ucapnya, seraya menyebutkan adapun check point bermanfaat memberikan kepastian, kordinasi dan komunikaai antara terminal dan pelaku usaha.
“Opsi pengelola buffer zone dan check point di luar pelabuhan formulasinya bisa berupa pengusahaan bersama penyediaan lahan dan penyediaan fasilitas. Ada juga opsi integrasi dan koneksi Cikarang Dry Port (CDP) sebagai fungsi chek point tersebut,” pungkas Capt Wisnu.
Sementara itu, General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, M Hadi Syafitri, mengungkapkan faktor potensi kemacetan pelabuhan Tanjung Priok, yakni selama ini pelabuhan tersebut sebagai pelabuhan sentral di Indonesia dan terus bergeraknya pertunbuhan sektor industri.l
Namun saat ini kemacetan-kemacetan sudah bisa diminimalisir dengan berbagai program yang telah kami lakukan,” tambahnya.
Wakil Kepala Dishub DKI Jakarta, Chaidir dalam paparannya menyoroti operasional kendaraan angkutan barang dari dan menuju pelabuhan Tanjung Priok. Menurutnya, untuk menghindari kemacetan, Pemprov DKI sedang menyiapkan berbagai regulasi termasuk untuk angkutan barang yang berhubungan dengan dokumen barang dan check point sesuai ketentuan yang ada.
“Saat ini Pemda DKI sedang merumuskan tentang rencana induk transportasi Kota DKI Jakarta yang berkonsep kedepan hingga tahun 2035,” tambah Solihin.
Kasubdit Angkutan Barang dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Solihin memaparkan peluang integrasi dan kolaborasi dengan pengembagan dry port dalam kelancaran arus barang dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok.
“Oleh karena itu BPTJ juga mendorong untuk bisa mengkoordinasikan fungsi layanan Pelindo dengan Cikarang Dry Port (CDP) untuk menjadi satu visi pelayanan karena dry port tersebut lebih dekat dengan kawasan industri dan pelabuhan Priok, yang juga didukung akses tol,” tambahnya. (Yus)
