BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman menjelaskan kalau dirinya meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan, karena berdasarkan adanya pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD, yang mengatakan kerajaan Sambo ditubuh Polri sulit untuk diungkap. Akibat hal itu, Kapolri jadi tersandera.
Dihadapan Kapolri, dalam rapat di Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2022), Benny menceritakan bahwa usulan itu berawal dari Menko Polhukam Mahfud Md yang bicara tentang ‘kerajaan Sambo’ yang sulit diungkap.
“Ketika dua hari lalu ketua Kompolnas menyampaikan cerita tentang kerajaan Sambo yang katanya begitu mendominasi institusi kepolisian dan menceritakan betapa sulitnya kasus ini diungkapkan, begitu sulitnya kebenaran kasus ini diungkapkan, dan diungkapkan setelah ada permintaan bapak presiden,” kata Benny.
“Bapak presiden konon katanya 4 kali meminta Pak Kapolri supaya ungkapkan kasus ini apa adanya, kerajaan Sambo begitu mendominasi institusi ini,” lanjut Benny.
Cerita Mahfud, masih menurut Benny, yang menyebut kerajaan Sambo itu membuat Kapolri tersandera di dalamnya. Di saat itulah Benny mengusulkan Kapolri dinonaktifkan terlebih dahulu.
“Maka pada saat itulah konteks cerita ketua Kompolnas yang juga Menkopolhukam, bagaimana dia menceritakan Pak Kapolri juga tersandera oleh kerajaan Sambo ini. Maka saat itulah saya mengusulkan sekali lagi dalam konteks cerita beliau,” ujarnya.
“Saya mengusulkan kalau begitu bapak Menkopolhukam mengapa saat itu tidak diminta saja kepada bapak presiden supaya Pak Kapolri dinonaktifkan, sementara untuk bisa ungkapkan kasus itu apa adanya, kalau betul kerajaan Sambo memang sudah mendominasi sampai ke bagian-bagian yang paling suci di lembaga ini,” imbuh Benny.
Benny menegaskan tidak ada konteks bahwa dirinya tidak mendukung Kapolri. Benny menegaskan mendukung penuh Kapolri.
“Kemudian ada teman-teman yang ramai-ramai untuk kami mendukung, tidak ada konteks itu. Kalau soal dukung saya dukung sepenuhnya Pak Kapolri dengan kata dan juga dengan doa,” ujarnya.
Benny menepis adanya agenda lain terkait usulan penonaktifan itu. Benny menuding balik pihak lainlah yang membawa pesan golongan tertentu. Dia juga menyinggung pihak-pihak yang menafsirkan liar perihal usulannya tersebut.
“Jadi tidak ada agenda untuk, kalau tadi bilang, wah ada yang usul nonaktifan karena membawa agenda pihak ketiga, pihak ketiga, siapa? Ndak ada itu,” kata Benny.
“Yang ngomong itu mungkin membawa pesan kelompok atau golongan yang ingin diperjuangkannya. Tapi jelas kita tidak, apa yang saya sampaikan di sini, itulah apa adanya. Yang tidak paham kemudian menafsirkan macam-macam tapi itu tentu biasa Pak Kapolri,” lanjut Benny. (Kds)
