BERITABUANA.CO, JAKARTA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani diberikan pilihan yang sulit terkait renacanya kenaikan bahan bakar minyak (BBM), Pertalite dan Solar. Menurutnya, naik atau tidak ada berdampak yang cukup berat.
Kata wanita yang dapat disebut sebagai penyelamat perekonomi di Indonesia ini, apabila pemerintah mengambil opsi kenaikan harga BBM, maka daya beli masyarakat akan tertekan.
“Karena faktor pertama yang harus diperhatikan adalah daya beli masyarakat,” ungkap Sri Mulyani di di Gedung DPR/MPR, Selasa (23/8/2022)
Namun jika dilihat lebih jauh, konsumsi terbesar dari BBM adalah masyarakat menengah atas yang berjumlah 60% dari populasi.
Dalam beberapa bulan terakhir konsumsi dari kelompok ini meningkat drastis, salah satunya disebabkan peralihan dari pengguna Pertamax dan Pertalite.
Sementara kelompok bawah atau miskin juga akan terkena dampaknya. Sebab biasanya ketika ada kenaikan BBM, harga sederet barang lainnya juga mengikuti.
“Jadi kita harus memilih atau mencoba mencari supaya masyarakat yang 40% yang terbawah ini, yang memang harus menjadi fokus kita,” jelasnya.
Kelompok tersebut, kata Sri Mulyani bisa direspons dengan penambahan bantuan sosial (bansos). “Karena daya beli beda-beda yang lebih rendah rasanya akan lebih berat, ini yang harus bisa dikompensasi secara tepat waktu, jumlah, dan mekanisme pas. Itu yang sedang dihitung,” terang Sri Mulyani.
Apabila opsi yang diambil adalah menahan harga BBM, maka yang tertekan adalah APBN. Sri Mulyani menyatakan tambahan subsidi dengan kuota BBM menjadi 29 juta KL akan mencapai Rp 196 triliun menjadi Rp 698 triliun.
Konsekuensinya adalah ruang fiskal untuk 2023 menjadi terbatas. Sebab tambahan subsidi baru bisa dibayarkan pada tahun depan. Patut diketahui dalam RAPBN 2023, defisit tidak bisa lagi didorong melewati level 3% PDB.
“Nah ini kalau tidak selesai, meluncur lagi ke 2023. Ada pemilu dan segala macam, jadi harus liat APBN secara sangat teliti,” tegas Sri Mulyani. (Kds)
