BERITABUANA.CO, JAKARTA – Usulan Anggota Komisi DPR RI Benny Kabur Harman agar Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan selama proses hukum kasus pembunuhan oleh bekas Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo, dinilai berlebihan dan mengada-ada.
Demikian disampaikan Ketua Kaukus Muda Indonesia (KMI), Edi Homaidi dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/8/2022), merespon pernyataan Benny Harman tersebut.
Edi menegaskan, kasus pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo terhadap ajudannya Brigadir J, tidak ada kaitannya dengan Kapolri. Apalagi, Kapolri telah tegas memerintahkan kepada jajarannya agar kasus tersebut diusut sampai tuntas.
“Pak Kapolri Jenderal Sigit kan sudah bersikap tegas dalam merespon kasus itu. Saya yakin kasus yang melibatkan eks Kadiv Propam Polri itu tidak akan berhenti ditengah jalan,” ujarnya.
Karena itu, eksponen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini meminta masyarakat, termasuk Benny Harman untuk bersabar dan memberi kesempatan Kapolri serta jajarannya bekerja sesuai koridor hukum.
“Jangan kita ujug-ujug minta Kapolri mundur. Sebagai anggota DPR RI, Pak Benny harusnya mengawasi dan mensuport kerja Polisi dalam kasus pembunuhan Brigadir J sampai tuntas,” pungas Edi Homaidi.
Sebelumnya Benny Harman beralasan bahwa penonaktifan sementara Kapolri. untuk menjaga penyidikan kasus ini obyektif.
“Mestinya Kapolri diberhentikan sementara,” kata Benny saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kompolnas, Komnas HAM dan LPSK, di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (22/8/2022).
Benny menyampaikan hal tersebut kepada Mahfud Md yang hadir selaku Ketua Kompolnas. Awalnya politikus Partai Demokrat itu menanyakan kepada Mahfud soal isu adanya jenderal polisi yang ingin mundur gara-gara kasus Sambo. “Sebut aja siapa jenderal yang mau mundur, supaya tidak ada gelap-gelap,” kata dia.
Benny mengatakan kecewa dengan polisi dalam penanganan kasus ini. Sebab, awalnya polisi mengatakan kasus ini merupakan baku-tembak antara ajudan Ferdy Sambo yang diawali dengan pelecehan seksual. (Ery)
