BERITABUANA.CO, JAKARTA – Diprediksi akan terjadi lagi krisis listrik di Indonesia. Pasalnya pemasok batu bara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), lebih memilih menahan ketibang menyuplainya kepada PLN.
Bahkan dalam catatan PLN terlihat bahwa tidak ada yang mau berkontrak suplai batu bara ke PLN, baik kontrak perpanjangan maupun kontrak baru. Hal ini tentunya akan membuat stok batu bara untuk PLTU PLN mengalami penyusutan.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai seharusnya suplai batu bara ke PLN tidak harus menemui kendala. Mengingat aturannya belum berubah sama sekali yakni perusahaan diwajibkan memasok 25% dari total produksinya ke dalam negeri.
Selain itu, perusahaan tambang juga diwajibkan untuk memasok batu bara ke dalam negeri atau ke PLN sesuai harga domestic market obligation (DMO) sebesar US$70 per metrik ton.
“Artinya DMO batu bara itu harus tetap dilakukan dan pengusaha harus mengirim batu bara ke PLN sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan DMO tadi,” ujarnya, Rabu (3/8/2022).
Menurut Fahmi jika para pemasok atau pengusaha tambang batu bara tetap menahan untuk pengiriman batu bara, sudah dapat dipastikan bahwa krisis pasokan untuk PLTU akan terulang kembali seperti di awal tahun. Dengan begitu, maka potensi pemadaman akan terjadi.
Karena PLN kekurangan batu bara. Jadi saya kira sikap menahan ke PLN tidak benar. Ini akan membahayakan, krisis akan terulang kembali terjadi di PLN,” ujarnya.
Oleh sebab itu, ia pun meminta agar pemerintah tegas dengan para pemasok yang nakal tersebut. Apalagi saat ini sudah terdapat electronic Monitoring. Melalui aplikasi tersebut pemerintah sudah dapat mengetahui siapa saja pihak-pihak yang tidak mengirimkan batu baranya untuk kebutuhan PLN.
“Kalau itu gak sesuai DMO maka seharusnya dia diberikan sanksi mulai teguran, denda dan larangan ekspor, bahkan larangan produksi itu sudah ada aturannya kalau gak tegas pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM ikut kontribusi terjadinya krisis batu bara di PLN,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal menindak tegas para pemasok batu bara yang memilih menahan pasokannya dibandingkan menyuplai ke PT PLN (Persero). Hal ini dilakukan sebagai kehadiran negara untuk memastikan kebutuhan batu bara di dalam negeri terpenuhi.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Lana Saria menjelaskan bahwa Ditjen Minerba telah menerbitkan surat penugasan untuk memenuhi tambahan kebutuhan batu bara untuk PLN. Adapun di dalam surat penugasan tersebut tercantum volume batu bara yang harusnya dipasok ke PLN.
“Selanjutnya PLN dan Pemasok akan menyepakati dalam kontrak/perjanjian jual beli termasuk di dalamnya jadwal pengiriman batu bara, sehingga tidak ada alasan bagi salah satu pihak untuk menunda pengiriman,” ujar Lana.
Oleh sebab itu, dengan melihat kondisi sekarang ini, menurut Lana pihaknya akan melakukan monitoring realisasi penugasan. Pemerintah tak ragu-ragu untuk menindak pemasok yang tidak melaksanakan penugasan dengan menutup fitur ekspornya pada aplikasi Mineral Online Monitoring System (MOMS).
EVP Batubara PT PLN (Persero) Sapto Aji Nugroho sebelumnya membeberkan bahwa PLN terancam defisit pasokan batu bara menyusul langkah para pemasok yang lebih memilih menahan pasokan dibandingkan menyuplainya ke PLN. Hal tersebut membuat perusahaan setrum pelat merah ini semakin sulit dalam mendapat pasokan batu bara.
Menurut dia beberapa pemasok yang mendapat penugasan dari Dirjen Minerba sebenarnya akan berusaha untuk memasok kebutuhan batu bara ke PLN. Namun demikian, mereka meminta agar pasokan batu bara dapat dikirimkan pada triwulan ke empat, setelah Badan Layanan Umum (BLU) sebagai pemungut iuran batu bara terbentuk.
“Mereka minta di triwulan keempat mengapa? Mereka berharap BLU sudah mulai implementasi dia tidak menolak penugasan Minerba tetapi mengatur jadwalnya setelah BLU keluar,” ujarnya dalam Diskusi Publik BLU Batubara Selasa (2/1/2022).
Saat ini stok batu bara PLN sendiri masih berada di level 19 hari operasi (HOP). Namun, jika BLU tidak segera terbit, PLN akan mengalami kesulitan dalam hal kontrak pemenuhan batu bara, sudah pasti HOP juga turut menurun.
Sumber CNBC Indoneaia
