BERITABUANA.CO, KUPANG – KPP Pratama Kupang menggelar Public Hearing, dalam rangka penyusunan standar pelayanan, yang diikuti para Wajib Pajak dari berbagai lembaga dan stakeholder.
“Kegiatan ini dasarnya adalah PP 96 Tahun 2012, bahwa penyelenggara melakukan evaluasi standar pelayanan secara berkala, minimal setahun sekali,” ujar Plh. Kepala KPP Pratama Kupang, Gito Budi Naryanto, yang dilaksanakan secara online pada Rabu (3/8/2022).
Dikatakan Gito Naryanto, hasil evaluasi akan ditinjau kembali da dapat dijadikan
sebagai bahan perubahan dan penetapan standar pelayanan.
“Jadi public hearing ini penting, untuk menjaga kesetaraan dan kesamaan paham antara penyelenggara dan pengguna layanan, sehingga dapat memberikan layanan publik yang sebaik-baiknya,” tandas Gito Naryanto.
Untuk itu, Gito Naryanto mengajak peserta untuk bisa memberikan masukan-masukan, dalam rangka menyusun standar pelayanan, demi perbaikan kualitas pelayanan
publik yang lebih baik.
Sebelumnya, Dirjen Pajak, Suryo Utomo dalam sambutannya menegaskan, Reformasi Perpajakan dimulai tahun 2018, dan diharapkan sistem inti administrasi perpajakan bisa diluncurkan pada tahun 2023 mendatang.
“Reformasi Perpajakan bisa berhasil guna, serta menjamin pelayanan prima kepada stakeholde, apabila mendapat dukungan partisipasi semua pihak, dengan turut ke marwah reformasi, demi kesempurnaan Reformasi Perpajakan yang akan kami
jalankan,” harapnya.
Pada kesempatan tersebut, Suryo Utomo mengingatkan, apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai yang berpotensi mencederai reformasi perpajakan ini, masyarakat diminta tidak perlu ragu untuk melaporkannya.
“Laporkan kepada kami melalui saluran pengaduan resmi Dirjen Pajak. Apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, dalam pembangunan negara melalui pajak, serta mendukung reformasi perpajakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik,” tegas Suryo Utomo. (iir)
