Jokowi: Tarif Masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar untuk Kontribusi Daerah

by
Presiden Jokowi usai peresmian kawasan Pulau Rinca, sebagai konservasi komodo. (Foto: ist)

BERITABUANA.CO, KUPANG – Tingginya tarif masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Padar di Kabupaten Manggarai Barat, agar bisa memberikan kontribusi terhadap konservasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Sabtu (23/7/2022) menyebutkan, hal tersebut disampaikan
Presiden Jokowi usai meresmikan dan meninjau Penataan Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

“Kita ingin konservasi, tapi kita juga ingin pertumbuhan ekonomi lewat turis lewat wisatawan. Ini harus seimbang,” ujar Jokowi.

Terkait habitat hewan Komodo sebagai tempat wisata, Jokowi mengaku, Pemerintah berupaya, untuk melakukan konservasi habitat Komodo di Pulau Komodo dan Pulau Padar. Sementara untuk wisatawan yang ingin melihat langsung hewan endemik tersebut, Presiden menyarankan untuk berkunjung ke Pulau Rinca.

“Untuk wisatawan diberikan akses di Pulau Rinca, sehingga ini kita benahi untuk wisatawan dan juga untuk komodonya,” papar Jokowi.

Menurutnya, hewan komodo yang ada di Pulau Rinca dan Pulau Komodo itu, tidak berbeda, sehingga kalau mau lihat komodo, silakan ke Pulau Rinca, di sini ada Komodo.
“Untuk tarif masuk yang dikenakan kepada wisatawan masih sama untuk di Pulau Rinca, sedangkan untuk di Pulau Komodo dan Pulau Padar akan dikenakan tarif yang berbeda,” tandas Jokowi.

Presiden Jokowi juga menjelaskan mengenai target satu juta pengunjung, yang datang ke Labuan Bajo, mengingat pembenahan dan pengembangan fasilitas penunjang pariwisata di Labuan Bajo.

“Target pertama Labuan Bajo ini harus minimal satu juta (wisatawan) karena memang airport-nya kapasitasnya seperti itu. Tapi kalau nanti runway-nya sudah diperpanjang, pesawat wide body bisa masuk, naik lagi ke 1,5 juta. Saya sudah sampaikan ke Menteri Pariwisata, Sandiaga Uno,” ujarnya.

Pihaknya menekankan bahwa pemeliharaan kawasan Labuan Bajo, merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta pemerintah daerah baik gubernur maupun bupati.

“Jangan sampai sampah bertebaran di mana-mana. Hal kecil-kecil tapi itu hati-hati, itu akan dilihat oleh turis, dan wisatawan nusantara. Dia kembali atau tidak, karena ini, salah satunya karena hal-hal seperti itu. Keramahan kita dalam melayani wisatawan itu juga sangat penting,” Jokowi mengingatkan. (iir)