BERITABUANA.CO, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi), hingga hari ini belum mengangkat pengganti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN/RB) Tjahjo Kumolo, yang telah meninggal dunia minggu lalu di Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng Almarhum meningg setalah beberapa lama menjalani perawatan intensif karena penyakit infeksi paru-paru yang dideritanya.
Keesokan harinya, beredar beberapa nama kader PDI Perjuangan yang dianggap tepat mengemban jabatan MenPAN/RB. Dalam pemberitaan, nama Tri Rismaharini, Djarot Saiful Hidayat, Basuki Tjahaja Purnama, Ahmad Basarah, Bambang Wuryanto disebut kader PDI P yang berpeluang sebagai pengganti Tjahyo Kumolo.
PDI P memang memiliki stok banyak kader potensial untuk mengisi kursi MenPAN/RB yang kosong. Selain nama diatas, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Sulawesi Utara yang juga Bendahara Umum DPP PDI P Olly Dondokambey disebut termasuk kader partai potensial.
Namun, seminggu setelah wafatnya Tjahjo Kumolo, tanda-tanda pergantian menteri ini belum terlihat. Presiden Jokowi sendiri belum pernah berbicara soal pergantian tersebut.
Hanya saja, Presiden Jokowi baru menetapkan atau menunjuk Mendagri Tito Karnavian sebagai MenPAN/RB ad interim atau pejabat menteri sementara atau hingga tanggal 15 Juli ini. Menteri Ad interim ini sempat dijalankan sebentar oleh Menko Polhukam Mahfud MD.
Begitu juga Ketua Umum DPP PDI P Megawati Soekarnoputri, sama sekali belum membuat keterangan resmi terkait calon pengganti Tjahjo Kumolo. Sudah tidak rahasia lagi, bahwa calon menteri dari PDI P harus mendapat ijin atau restu dari Megawati Soekarnoputri. Dia lah yang menyerahkan nama kader partainya ke Presiden Jokowi untuk diangkat sebagai menteri.
Makanya tidak heran, setiap kali wartawan menyinggung pengganti Tjahjo Kumolo ini kepada elit PDI P, respons yang ada adalah ada ditangan Megawati Soekarnoputri dan di Presiden Jokowi. Persoalan ini memang diputuskan oleh mereka yang sedang memegang tampuk kekuasaan.
Misalnya seperti yang disampaikan oleh Ketua DPP PDI P bidang Hukum dan HAM Yasona Laoly. Dia enggan berkomentar banyak ketika ditanya wartawan perihal pengganti Tjahyo Kumolo.
“Wah, itu urusan (tingkat) dewa-dewa,” jawabnya singkat sesaat sebelum meninggalkan Gedung Parlemeb Senayan Jakarta, Kamis kemarin.
Tentu saja frasa ‘dewa’ yang disebut itu sebagai kata lain merujuk pada para pengambil keputusan di pemerintahan dan di partai politik.
Mudah-mudahan saja kursi MenPAN/RB yang kosong ini tidak terlalu lama kosong. Bukan apa-apa, banyak kebijakan pemerintah terkait aparatur pemerintah belum tuntas saat Kementerian PAN/RB dijabat Tjahjo Kumolo. Seperti penghapusan tenaga honorer yang jumlahnya ribuan di kantor pemerintahan, baik di pusat dan di daerah, ternyata menyisakan persoalan.
Dan lebih rumit lagi, rencana pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN yang baru ke Kalimantan, ini jelas berimbas kepada keberadaan aparatur sipil negara yang akan ditempatkan di kantor-kantor pemerintahan di sana. Ini bukan persoalan enteng.
Karena itu, tak salah juga jika menyetir apa yang dulu sering disampaikan eks Wakil Presiden Jusuf Kalla ‘Lebih cepat lebih baik’. Presiden Jokowi supaya tidak terlalu lama mencari dan mengangkat MenPAN/RB yang baru pengganti almarhum Tjahjo Kumolo. (Asim)
