BERITABUANA.CO, JAKARTA- Hari ini, 1 Juli 2022, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berulang tahun yang ke-76. Di usia yang sudah cukup matang ini, Polri mampu berdiri tegak dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat serta mampu memberikan terobosan-terobosan dalam memerangi kejahatan yang semakin kompleks.
Tidak hanya itu, Polri dibawah pimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga banyak membangun semangat dalam penggunaan anggaran secara akuntabel dan transparan serta berinisitif membangun kesetaraan Gender di Polri dengan menaikan pangkat Polwan setara Polisi pria.
Pengamat militer dan intelijen, Dr. Susaningtyas NH Kertopati, dalam kesempatan HUT Bhayangkara Ke-76 ini, memberikan beberapa masukan untuk Polri ke depannya.
Masukan yang dimaksud adalah soal Prediktif. Terkait itu, lanjunya, Polri dituntut untuk mampu melakukan penegakkan hukum berdasarkan analisis intelijen dan kemampuan forecasting. “Sehingga Polri tidak reaktif, tapi juga prokatif,” kata Nuning lewat keterangannya, Jumat (1/7/2022).
Lalu Responsibilitas. Menurutnya, Polri yang akuntable ke masyarakat, termasuk dalam penegakkan hukum. “Polri perlu menunjukkan bahwa gakkum tidak memandang kelas dan golongan,” jelasnya.
Selanjutnya soal transparasi, Polri yang transparan dan akuntable akan meningkatkan kecintaan dan kepercayaan masyarakat terhadap upaya2 gakkum yang dilakukan. “Polri juga harus lebih sigap dalam hadapi Hoax dan Post Truth di tengah masyarakat,” tuturnya.
Tak Bermain Politik Praktis
Terkait berkeadilan, Polri perlu meyakinkan masyarakat bahwa semua orang sama di hadapan hukum, termasuk bahwa polri itu netral dari intervensi politik dan/atau Polri tidak bermain politik praktis, tetapi harus paham politik.
“Polri pun harus lebih berani melangkah untuk atasi teroris perangkat lunak kurang berupa regulasi/ payung hukum masih kurang one step ahead. Juga harus tegakkan aturan Penyadapan untuk antisipasi dan mencegah jadi pebyadapan bisa untuk preemptif bukan saja preventif. Bukan hanya Bareskrim tapi juga Baintelkam harus mendapat dukungan penguatan Siber dan SDM yang handal berpendidikan tinggi dibidangnya,” ucapnya.
Untuk STIK / PTIK, sambungnya, akan lebih bermanfaat untuk mendukung kinerja Polri bila dijadikan Universitas. Ia lalu mencontohkan, Forensik bisa menjadi Ilmu Kajian yang bisa dikembangkan berkelas dunia sehingga Forensik bisa lebih mendalam keilmuannya.
Terkait munculnya diskursus Ganja Medis, Polri harus tegas bahwa hal ini tak bisa sembarang dilegalkan tanpa ada penelitian terdahulu. Sementara, terkait dinamika Lakalantas nampaknya meski sudah lebih baik pengentasan masalahnya tetapi masih banyak yang belum tertib berkendara.
“Ganjil Genap juga butuh dikaji ulang karena masyarakat malah merasa kadang tambah macet,” paparnya.
“Hal yang berkaitan dengan kriminalitas jalanan juga membutuhkan perhatian peningkatan kepiawaian Polisi dalam menanganinya,” tambah Ketua DPP Bidang Hankam & Siber Partai Perindo ini.
Masukan terakhir yang diberikan terkait Kasus Separatisme KSTP Papua. Menurutnya, akan bisa diminimalisir bila anggota Polri yang dikirim diberi bekal pengetahuan komunikasi antar budaya serta paham budaya Papua.
“Kita harus tegas menunjukkan kepada pemberontak separatis Papua bahwa kita eksis dan kepada negara asing pendukungnya memperlihatkan kita kuat dn tidak goyah sebagai negara bangsa. Sangat penting untuk melakukan propaganda dan kontra propaganda yang terukur, efektif, efesien dan tepat sasaran. Melalui hal tersebut, maka konstruksi sosial-politik yang membentuk opini publik dapat meminimalisir dukungan kepada kelompok insurgensi,” tandasnya. Fadloli
