BERITABUANA.CO, JAKARTA – Diangkatnya mantan Panglima TNI Marsekal TNI (Pur) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, oleh Presiden Jokowi, direspon sangat positif oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
Bamsoet, biasa Bambang Soesatyo disapa mengaku, sangat mendukung langkah kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo tersebut.
Menurutnya, leadership-nya yang kuat sangat cocok untuk pekerjaan rumah yang dihadapi Kementerian ATR/BPR dalam memberantas mafia tanah, serta memperluas reforma agraria dan menyelesaikan konflik agraria.
“Masih maraknya praktik mafia tanah tidak hanya menyengsarakan masyarakat umum, melainkan juga merugikan investor. Tidak jarang dalam melakukan operasinya, para mafia tanah ini juga berkolaborasi dengan mafia peradilan. Memberantas mafia tanah harus dilakukan dari hulu ke hilir, dari mulai membenahi sistem di Kementerian ATR/BPN hingga membangun kerja sama yang erat dengan para penegak hukum. Tugas berat ini pasti bisa dilakukan oleh Pak Hadi,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (17/6/2022).
Mantan Ketua DPR RI menjelaskan, Presiden Jokowi sejak tahun 2015 lalu telah menggencarkan reforma agraria sebagai bagian dalam menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di masyarakat. Berbagai target yang ingin dikejar dalam reforma agraria telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Namun hingga kini, beberapa belum sepenuhnya tercapai, mengingat masih besarnya tantangan yang dihadapi di lapangan.
“Beberapa yang sudah tercapai dan bahkan melampaui target antara lain, legalisasi aset dari target 4,5 juta hektare lahan hingga akhir tahun 2021 lalu sudah mencapai 7,79 juta hektare. Legalisasi pendaftaran tanah (PTSL) juga telah melampaui target dari 3,9 juta hektare menjadi 7,68 juta hektare. Sementara target yang belum terselesaikan, antara lain redistribusi lahan dari target 4,5 juta hektare baru tercapai 1,44 juta hektare. Serta redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan dari target 4,1 juta hektare baru terealisasi 298,404 hektare,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis (9/6/2022). Bahwa kendala reforma agraria salah satunya adalah ego sektoral antar-kementerian dan lembaga. Karenanya dibutuhkan leadership yang kuat dari Kementerian ATR/BPN sebagai leading sector dalam menyukseskan reforma agraria. (Kds)
