BERITABUANA.CO, KUPANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT terus mendorong, agar kaum difabel selalu dilibatkan dalam berbagai proses pembangunan.
Demikian dikatakan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat saat audiens dengan Pengelola Program Solider, di ruang kerjanya, Kamis (9/6/2022).
“Kami memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Ada hambatan dan kendala di lapangan, segera hubungi kami, agar segera dicarikan jalan keluar terbaik,” papar Viktor Laiskodat.
Menurut Viktor Laiskodat, untuk mendorong mereka, perlu ada upaya-upaya konkret untuk merubah mindset masyarakat dan pemerintah daerah, terkait pelibatan kaum difabel.
Sementara itu, Project Manager Program Solider dari Sigab Indonesia, Berti Soli Dima Malingara mengungkapkan program Solider direncanakan selama 5 tahun, dengan target empat Provinsi yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan NTT..
“Untuk NTT sendiri, ada dua kabupaten yang jadi sasaran yakni Kabupaten Kupang dan Rote Ndao,” tegas Berti Malingara.
Untuk itu, kata Berti Malingara, kedatangan mereka, untuk melapor diri sekaligus meminta dukungan dari Pemprov NTT, dalam pengembangan desa inklusi.
“Program ini didukung oleh Program Kemitraan Australia -Indonesia untuk Masyarakat Inklusi, dengan Pelaksana Program SIGAB Indonesia dan untuk NTT, mitra SIGAB Indonesia adalah GARAMIN NTT,” jelas Berti Soli Dila Malingara.
Pihaknya melihat kaum difabel masih belum menjadi prioritas, sehingga dengan adanya Desa Inklusi, diharapkan kaum difabel dapat terlibat dalam berbagai kegiatan, termasuk Musrembang dari tingkat desa sampai Provinsi.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Biro Hukum Setda NTT, Odermaks Sombu mengungkapkan Provinsi NTT sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Disabilitas.
“Sudah digodok dan sedang berproses untuk dapatkan penomoran di Kementerian Dalam Negeri,” jelas Mark Odermaks Sombu. (iir)
