Pedas, Fahri Hamzah Sindir KIB Digagas Oleh Elite Parpol Bingung yang Berkumpul di Pos Ronda

by
Pedas, Mantan-Anggota-panja-RUU-KUHP-Fahri-Hamzah-1
Waketum DPN Partai Gelora Fahri Hamzah (Foto : Jimmy)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah menganggap Koalisi Indonesia Baru (KIB) yang digagas oleh Partai Golkar, PAN dan PPP untuk menghadapi pemilihan presiden (Pilpres) 2024, tidak memiliki konsep politik yang jelas. Bahkan Fahri menyindir para pengagas KIB adalah orang-orang bingung yang sedang berkumpul di pos ronda.

“Ini orang-orang bingung karena konsep koalisi tidak ada dalam sistem presidensial. Saya bilang kadang elite itu ngumpul-ngumpul enggak pake akal, enggak pake konsep, cuma kaya orang ngumpul-ngumpul di pos ronda, kan enggak boleh begitu,” sentil Fahri kepada media usai menjadi nara sumber dalam Forum Legislasi di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Mantan Wakil Ketua DPR RI ini pun menjelaskan, tidak ada istilah koalisi dalam negara yang menganut sistem presidensial. Koalisi, jelas Fahri, hanya ada di negara yang menganut sistem parlementer.

“Coba panggil semua ketua umum KIB itu saya kasih tau nggak ada itu namanya koalisi itu, salah berpikirnya, ini keliru. Sebenarnya tidak boleh berkoalisi di dalam sistem presidensial, sebab itu artinya persekongkolan,” ucapnya lagi.

Fahri juga mengkritik elite-elite partai politik (Parpol) saat ini yang tidak memahami konsep koalisi. Begitu pula, jika ada parpol yang sudah menetapkan capresnya.

“Jadi misalnya KIB itu, yang satu ngumpul enggak boleh ngomong dulu soal orang, dia bilang oh kita enggak bicara soal orang-orang, sebaiknya kita bicara platform tapi ada partai yang sudah menetapkan calon, oh menurut kongres kami ketua umum kami harus jadi presiden, lah kacau,” ujarnya.

Fahri menilai DPR merupakan perwakilan rakyat yang bertugas sebagai pengawas dan mestinya bersikap oposisi terhadap kekuasaan eksekutif atau pemerintah.

“Tidak ada koalisi. Sebenarnya tidak boleh berkoalisi di dalam sistem presidensial, sebab itu artinya persekongkolan,” tegas politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini. (Jimmy)