BERITABUANA.CO, LOMBOK – Terkait dengan Program Moderasi Beragama yang dimiliki oleh Kementerian Agama (Kemendag) RI, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengakui bahwa program ini belum berjalan di tengah masyarakat, baru sebatas di lingkungan Kemenag. Oleh karenanya Diah berharap program ini dapat memiliki fungsi yang lebih luas di tengah masyarakat.
“Forum moderasi umat beragama memang hari ini belum berjalan ditengah masyarakat baru sebatas di lingkungan kementerian agama. Anggarannya di atas 3trilliun lebih dan kita ini kan juga sebagai review atau evaluasi program. Kita berharap ke depan nanti ya tidak hanya dijajaran kementerian agama tapi juga didalam ruang-ruang dialog antar agama lintas agama ditengah masyarakat gitu bahwa forum-forum ini bisa dibuat gitu,” ucap Diah Pitaloka di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin (23/5/2022).
Diah juga melanjutkan bahwa hal ini nantinya akan jadi bahasan dan catatan bagi Komisi VIII DPR RI, terutama dalam bulan-bulan mendatang dalam rapat kerja anggaran.
“Meskipun kita belum bicara nominal tapi artinya fungsinya (moderasi beragama) ada dan jelas untuk lebih meluas ditengah masyarakat,” katanya.
Sementara John Kennedy Azis pun menyoroti anggaran Moderasi Beragama yang Cukup besar dan bernilai triliunan itu. Bahkan terungkap dalam pertemuan antara Komisi VIII DPR RI dengan stakeholder terkait di Lombok Barat, anggaran yang digelontorkan sekitar lima puluh juta yang menurut audiensi yang didapat, bahwa itu tidak mempunyai arti bagi mereka.
Terkait adanya pertikaian yang terjadi di Lombok Barat, politisi Partai Golkar itu berharap kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Nusa Tenggara Barat, khususnya kepada pihak-pihak yang bertikai, John mengajak semuanya untuk tatap kedepan permasalahan ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan benar-benar, tanpa terulang kembali permasalahan-permasalahan tersebut.
“Kita bisa bayangkan ratusan rumah yang terbakar yang notabenenya di dalam rumah itu ada saudara-saudara kita, Itu adalah di Majere itu adalah orang-orang yang asli di sana rupanya baru kita juga baru mendapat informasi bahwa dalam satu keluarga itu ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Buddha. Jadi tidak menutup kemungkinan bukan hanya orang muslim saja yang rumahnya rumah yang menghuni, bukan hanya orang Buddha saja yang menghuni rumah itu, tidak menutup kemungkinan juga ada artinya dari muslim dari keluarga muslim atau dari, dan ini adalah kerugian kita bersama, kerugian kita-kita juga,” ungkapnya.
John juga turut sedih dan ironis ketika terjadi kejadian tersebut, massa yang datang bukan hanya dari Lombok barat saja, melainkan dari daerah lainnya di Lombok, hal ini merupakan kerugian kita bersama.
“Saya bukan apa-apa ini betul-betul kita sesali dan saya berharap mudah-mudahan kedepan jangan permasalahan ini jangan sampai terulang kembali, yang rugi-rugi kita. Tapi, namun demikian saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kapolda beserta seluruh jajarannya pada khususya adalah Kapolres dan pihak-pihak yang terlibat, Pimpinan Daerah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah termasuk juga Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama, MUI, peran dari beliau-beliau itu adalah sangat besar saya pikir,” tandas politisi asal Partai Golkar itu.
John juga memaparkan tujuan dari adanya Program Moderasi Beragama adalah bagaimana kita berumat di Indonesia yang memiliki kemajemukan beragama, suku, adat, budaya dapat melahirkan kerukunan, baik kerukunam beragama, bertetangga, berkeluarga, dan sebagainya.
“Makanya nanti kita lakukan, dengan kejadian seperti ini kan berarti tidak optimal jalannya program ini, dan nanti kita akan kita lakukan pengawasan, kita akan rapat kerja, nanti kita menanyakan tentang permasalahan ini sampai sejauh mana. Artinya anggaran yang di anggarkan untuk kementeriaan agama tentang modernisasi beragama itu dapat artinya berfungsi secara optimal dengan tujuannya tentu adil, makmur, dan sejahtera,” tutupnya.
Diketahui bahwa program Moderasi Beragama merupakan salah satu dari tujuh kebijakan prioritas yang disusun berdasarkan konfigurasi tugas dan fungsi semua unit eselon satu, instansi vertikal dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) di lingkungan Kementerian Agama RI.
Program Moderasi Beragama merupakan program lanjutan yang sebelumnya pernah diinisiasi oleh Lukman Hakim Syaifudiin, dan diteruskan oleh Fachrul Razi. Moderasi beragama merupakan asas (Landasan) utama pembangunan nasional yang telah tertuang dalam RPJMN 2020-2024.
Menurut Kemenag RI, wajah Indonesia ke depan akan ditentukan sukses tidaknya implementasi moderasi beragama, yaitu corak beragama yang mengambil jalan tengah, tidak condong ke kanan maupun ke kiri.
Ada empat indikator utama moderasi beragama yaitu, komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi dan menghargai kearifan local (local wisdom). (Asim)
