BERITABUANA.CO, DEPOK – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) dari Fraksi PAN, Hasbullah Rahmad, ikut angkat bicara terkait polemik dugaan unsur politisasi Kartu Depok Sejahtera (KDS), yang mengakibatkan munculnya rencana hak interpelasi 6 Fraksi DPRD Kota Depok, terhadap Walikota Depok dan Ketua DPRD Kota Depok.
Hasbullah meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, bijak menyikapi polemik soal penyaluran program (KDS) dan mendorong polemik tersebut segera diselesaikan.
“Kalau saran saya jangan dibiarkan masalah itu berlarut. Menurut saya harus segera ada penyelesaian, karena bagaimanapun juga masyarakat butuh pelayanan,” katanya kepada wartawan, Selasa (10/5/2022).
Dia menyebut, program KDS sangat dibutuhkan masyarakat. Untuk itu, polemik yang terjadi agar sesegera mungkin diselesaikan.
Pemkot Depok, kata dia, harus mentransparankan apa yang disangka kan oleh 6 Fraksi tersebut.
“Ini kan ada sangkaan, ada tuduhan, menurut saya harus dibuka. Sejauh pemerintah (Depok) tidak mau membuka ini secara transparan, tidak hanya dewan, masyarakat di luarpun beranggapan sama pada akhirnya,” tegasnya.
Jika tidak dibuka secara transparansi, lanjutnya, berarti KDS hanya mementingkan untuk kelompok tertentu, kan seperti itu.
“Nah kalau itu tidak benar bahwa mementingkan kelompok tertentu, kenapa tidak, harusnya dibuka saja,” pintanya.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 38 anggota DPRD Depok dari 6 fraksi menyerukan mosi tidak percaya kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, lantaran tidak adanya transparansi pada penyaluran program KDS.
Untuk itu, 6 fraksi yang terdiri dari Fraksi Gerindra, PDIP, Golkar, Demokrat-PPP, PAN, dan PKB-PSI, berencana melayangkan Hak Interpelasi kepada Wali Kota Depok, Mohammad Idris dan Ketua DPRD Depok T.M Yusufsyah Putra.
Anggota Fraksi Gerindra, Hamzah menyampaikan, hak interpelasi dilakukan lantaran adanya ketidakadilan dalam penyaluran KDS di kalangan masyarakat. Penyaluran hanya dilakukan kepada pihak-pihak partai tertentu.
“Gerindra sepakat dengan teman-teman di enam fraksi, untuk mosi tidak percaya kepada pimpinan DPRD dalam hal ini ketua DPRD,” kata Hamzah, dalam pernyataan sikap 6 fraksi, di Warung Betawi Ngoempoel, Kecamatan Beji, Depok, kemarin.
Pernyataan sikap tersebut, tandanya, akan tindaklanjuti dengan hak interpelasi.
“Dari 38 anggota dewan, mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang dilakukan terkait pelaksanaan pemberian Kartu Depok Sejahtera.
Hamzah menjelaskan, mosi tidak percaya terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bukan hanya pada kebijakan program KDS saja. Namun, masih banyak persoalan-persoalan lainnya.
“Maka kami dari Gerindra dan rekan-rekan, seluruh partai yang hadir hari ini, sepakat untuk menggugat pemerintah kota, dalam hal kebijakan yang terindikasi melanggar peraturan dan undang-undang,” pungkasnya. (Rki)
