BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengapresiasi penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung RI (Kejagung) dalam kasus penyelewengan minyak goreng.
“Langkah tersebut patut diapresiasi,” ujar Tulus melalui keterangan tertisnya, Kamis (21/4/2022) saat menanggapi penangkapan dan penetapan tersangka Dirjen Perdagangan Luar Negeri’ (Daglu), Indrasari Wisnu Wardhana dalam kasus ekspor minyak goreng, oleh Kajakgung beberapa waktu lalu.
Meski demikian langkah itu, lanjut Tulus, dinilai tidak akan mampu mengatasi persoalan tingginya harga minyak goreng di pasaran. Sebab menurutnya, harga minyak goreng dipengaruhi struktur pasar di sisi hulu, sehingga pembenahan seharusnya dilakukan di sisi tersebut.
“Namun saya menduga hal tersebut tidak akan mampu mengatasi mahalnya minyak goreng. Sebab soal minyak goreng lebih ke persoalan rusaknya struktur pasar di sisi hulu,” tambahnya.
Tulus menggarisbawahi jika pemerintah memang serius untuk mengatasi kemahalan harga minyak goreng, maka harus diperbaiki dari sisi hulu.
“Kalau pemerintah tak memperbaiki dari sisi hulu, sampai kapan pun masalah harga minyak goreng akan sama, terutama saat harga CPO (crude palm oil) sedang mahal,” tandasnya.
Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), produksi minyak sawit (CPO) Indonesia masih lesu dan harga CPO masih tinggi. Pada Februari 2022 diperkirakan sebesar 3.505 ribu ton dan PKO (palm kernel oil) sebesar 302 ribu ton. Volume tersebut tercatat lebih rendah dari produksi bulan Januari sebesar 3.863 ribu ton CPO dan 365 ribu ton PKO.
Sedangkan harga rata-rata CPO CIF Rotterdam pada Februari 2022 mencapai US$1.522/ton atau lebih tinggi USS164 dari harga Januari 2022 sebesar US$1.358/ton. Harga itu lebih tinggi US$469 dibandingkan dengan harga Februari 2021 sebesar US$1.053/ton.
Kemahalan harga minyak goreng, lanjut Tulus, menjadi masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia dan perlu kerja sama dari semua pihak untuk mengatasinya.
“Nah, sebagai Ketua DPR RI Puan Maharani harus mampu melakukan fungsi pengawasan yang optimal atas kerja pemerintah dalam mengatasi persoalan harga minyak goreng. Sebagai DPR RI ya mengawasi pemerintah,” tandas Tulus.
Sebelumnya, Kejagung menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag) berinisial IWW sebagai tersangka kasus penyelewengan minyak goreng. Kejagung juga menetapkan tiga tersangka lain yakni Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA, dan General Manager di PT Musim Mas berinisial PT sebagai tersangka.
Ketiga tersangka dari pihak perusahaan telah secara intens berusaha mendekati IWW agar mengantongi izin ekspor CPO. (Kds)
