PENANGANAN suatu perkara pidana (kejahatan ) dalam sistem hukum merupakan salah satu penanganan hukum yang memerlukan standar proses penanganan yang tinggi meskipun penanganan perkara lainnya juga memerlukan standar standar khusus namun penanganan pidana membutuhkan standar yang lebih tinggi.
Beberapa alasan tentang ini dikarenakan penanganan suatu kejahatan pada umumnya didasarkan kepada suatu kejahatan yang terjadi di lapangan yang disebut dengan Tempat Kejadian Perkara yang menjadi locus evidence atau tempat objek dan subjek kejahatan meninggalkan jejak yang mewajibkan sistem hukum bekerja secara proaktive mengumpulkan informasi dan data yang relevan.
Hukum pidana juga memberikan konsekuensi pembatasan HAM melalui proses penyitaan , pelarangan dan pemenjaraan , bahkan pada konteks tertentu hukum pidana memiliki otoritas untuk menggunakan kekerasan yang sah dan bahkan menghukum mati para pelakunya sesuai dengan hukumnya, dengan alasan itulah mereka yang berkecimpungan di dalam sistem peradilan pidana diharuskan memiliki standar kompetensi yang tinggi.
Beberapa prinsip dasar yang berhubungan dengan kompetensi standar tinggi yang harus dimiliki dan dibutuhkan agar proses pelaksanaan manajemen penanganan kejahatan berjalan baik yaitu :
1. prinsip integritas:
2. prinsip kecepatan yang terukur ;
3. prinsip keakuratan ;
4. prinsip kesetaraan;
5. prinsip keadilan
Integritas menjadi standar pertama yang menyangkut sikap mental dan bathin yang selalu menempatkan kebenaran dan kesalahan pada porsinya dan tidak bisa dipertukarkan oleh kondisi apapun.
Kecepatan terukur ( measurable speed ) berhubungan dengan response penanganan yang tidak saja dibatasi waktu tetapi juga mampu mengelola waktu secara objektive sesuai dengan kondisi informasi dan data atau kondisi lain yang mendorong penanganan harus mengikuti batas waktu tertentu.
Pada perkara perkara yang konstruksi informasi dan data sdh optimal dan bangunan persangkaannya atau pendakwaannya telah mampu disusun sebagai satu kesatuan yang bulat adalah suatu kewajiban utk segera diputuskan hukumannya.
Keakuratan tinggi yang berhubungan dengan mengkonstruksi cerita kejahatan , pelaku , korban dan barang bukti yang dihubungkan dengan keakuratan bukti dan pasal pidana yang diterapkan.
Metodologi ilmiah dalam proses pemeriksaan informasi dan data harus benar benar dilakukan melalui tata cara yang benar sehingga informasi dan data yang disimpulkan menjadi bukti memiliki tingkat keakuratan yang tinggi yang berkesuaian dengan standart formil dan standar materiil hukum pidana.
Kesalahan dalam menggunakan metodologis pemeriksaan bisa saja berakibat fatal yang bermuara keputusan menjadi bias atau kabur ( obscure ).
Kesetaraan meliputi hal hal yang berkaitan sikap diri dari aparat penegak hukum untuk menempatkan semua orang setara di mata hukum termasuk sikap diri aparat penegak hukumnya dalam menggunakan otoritasnya terhadap semua orang.
Suatu penyalahgunaan kedudukan dan otoritas jika aparat penegak hukum memiliki sikap diri yang diskriminatif dan abusive.
Keadilan yang objective adalah tujuan dari seluruh rangkaian proses penanganan kejahatan yang menjadi tujuan sistem hukum pidana bekerja yaitu keadilan hukuman yang menyesuaikan kepada kondisi objektif kejahatan yang dilakukan sebagai pertimbangan pokok dari hukuman.
Proses penanganan perkara umumnya dilakukan oleh polisi . Polisi akan memulai melakukan upaya untuk memahami suatu kejahatan melalui kegiatan mengumpulkan informasi dan mengumpulkan bukti yang relevan dengan membangun hipotesa yang digambarkan dari situasi di tempat kejadian perkara.
Pengumpulan informasi dan bukti awal dari tempat kejadian perkara menjadi point kritis pertama( first critical point ) dari proses proses selanjutnya.
Untuk itulah hal ini menjadi perhatian polisi polisi di dunia dalam memecahkan masalah masalah kejahatan yang dihadapinya karena akan sangat menentukan bagi proses selanjutnya termasuk membangun hipotesa tentang jenis kejahatan, hipotesa tentang pelaku dan cara melakukan kejahatan serta bukti bukti yang jika dirangkai akan dapat merekonstruksi kejahatan yang terjadi secara lengkap dan utuh yang mampu menjadi gambaran yang mendekati kondisi “ real time “ kejahatan itu dilakukan.
Jika dianalogikan dengan proses manajemen, maka penanganan tempat kejadian pertama suatu kejahatan memberikan kontribusi 50 persen dari kualitas penanganan selanjutnya. Kesalahan dalam proses awal tersebut umumnya akan memberikan dampak lanjutan bagi penanganan selanjutnya.
Polisi memiliki peran utama dalam hal ini , mereka harus benar benar turun di lapangan melakukan aktifitasnya bahkan 70 persen kegiatan polisi itu adalah di lapangan untuk menjalankan proses metodologis investigasi sesuai standar profesionalisme dalam mengoperasikan text text hukum di lapangan.
Polisi berbeda dengan Jaksa bahkan Hakim yang cenderung berada dalam ruang ruang pemeriksaan perkara , untuk melihat secara teliti sisi administrasi hukumnya sesuai dengan text text hukum yang dipedomani.Pekerjaan polisi akan memudahkan jaksa dan atau hakim untuk menuntut dan memutuskan perkaranya.
Jika dianalogikan dalam metode ilmiah hubungan polisi – jaksa dan hakim adalah hubungan triangulasi saling melakukan verifikasi untuk memastikan kualitas penanganan perkara kejahatan sesuai hukumnya serta mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri membuat terang perkara kejahatan sebagai solusi persoalan persoalan kejahatan yang terjadi di masyarakat sebagai upaya memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Untuk memastikan standar tinggi dipenuhi oleh Polisi maka sistem pembinaan karir seorang investigator polisi harus betul betul disusun secara sistematis dan terstruktur, karena pekerjaan sebagai investigator adalah pekerjaan yang khas dan memerlukan pendekatan khusus dari sisi pengembangan keilmuwaan , keterampilan dan pengalaman termasuk pemeliharaan integritasnya.
Yogyakarta April 2022.
*DR. Andry Wibowo Sik, Msi* – (Doktor Ilmu Kepolisian Bidang Konflik Identitas, Mantan Anggota Pasukan Perdamaian PBB di Bosnia Herzegovina)
