BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Taufik Basari mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun tangan terkait peristiwa penangkapan warga di Desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah, saat pengukuran dilakukan Badan Pertanahan nasional Jawa Tengah, Selasa, (08/02/2022).
Politisi yang akrab disapa Tobas ini meminta Komnas HAM mengumpulkan informasi dan meminta agar mabes polri membantu memfasilitasi dan mendukung kerja Komnas HAM di Desa Wadas.
“Meminta Komnas HAM bersama Mabes Polri menjelaskan kepada publik hasil temuannya, mengingat terdapat beberapa versi informasi yang beredar di publik agar publik mendapatkan informasi yang valid, lengkap dan komprehensif,” ujar Taufik Basari dalam keterangan tertulisnya, Rabu (09/02/2022).
Taufik Basari menyayangkan terjadinya tindakan represif dilakukan aparat penegak hukum terhadap warga setempat. “Menyayangkan terjadinya peristiwa di Desa Wadas, yang menimbulkan kritikan publik saat dilakukannya pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional,” tukasnya.
Ketua DPP Partai NasDem bidang hukum ini menegaskan pendekatan represif dalam melakukan pengamanan terkait pelaksanaan pengukuran tersebut tidak sejalan dengan program Presisi dari Kapolri. Semestinya Polri menjaga agar warga merasa aman tidak diliputi rasa takut akibat tekanan yang terjadi karena itu dialog dan langkah persusif yang harusnya dikedepankan.
“Setiap upaya paksa yang dilakukan Kepolisian seperti penangkapan, penyitaan, penahanan harus sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),” katanya.
Lebih jauh politisi dari Dapil Lampung ini mendesak pihak Kepolsian memberikan akses bantuan hukum bagi warga. Bantuan hukum merupakan Hak Asasi Manusia dan tindakan menghalangi hak warga mendapatkan bantuan hukum merupakan pelanggaran hukum.
“Meminta kepolisian melakukan dialog dengan para tokoh masyarakat untuk memulihkan keadaan,” harapnya seraya meminta semua pihak berupaya menciptakan kondisi menjadi kembali kondusif.
