BERITABUANA.CO, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al-Habsyi memberi apresiasi terhadap penetapan jadwal Pemilu Serentak (Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif) 2024. Karena itu, dia meminta semua pihak untuk menghormati konsitusi.
“Memberikan apresiasi terhadap keputusan Pemerintah Bersama DPR untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Anggota Legislatif pada 14 Februari 2024. Kami mengharapkan semua pihak menghormati keputusan tersebut sebagai keputusan yang terbaik untuk masa depan demokrasi kita,” ucap Aboe Bakar dalam konferensi pers bersama awak media dalam penutupan Rakernas di Jakarta, Rabu (2/2/2022).
Habib Aboe sapaan Anggota Komisi III DPR RI ini mengatakan, hasil Musyawarah Majelis Syura VI PKS diantaranya meminta semua pihak untuk menaati konstitusi terkait jadwal Pemilu 2024.
“Karena itu, kami menegaskan keputusan dalam Musyawarah Majelis Syura VI Partai Keadilan Sejahtera yang mengingatkan agar semua elite politik tunduk kepada Konstitusi kita UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tetap merawat demokrasi dan semangat reformasi 1998,” ujarnya.
Mengenai sosok yang akan dicalonkan menjadi Capres, Habib Aboe mengaku PKS masih fokus menokohkan Dr. Salim Segaf Al Jufri sebagai tokoh nasional, selain tetap menjalin hubungan baik dengan calon yang namanya sudah muncul di publik.
“Capres kita sudah gadang-gadang dari jauh hari tapi kita masih fokus penokohan Dr Salim sampai 2023 tetapi hubungan kita dengan calon-calon itu juga baik, kita akan bekerja keras lagi sampai penokohan (Dr.Salim) presentasinya semakin tinggi, tapi kita tetap dekat ke semua calon,” tegasnya.
Selain memberi apresiasi terhadap penetapan Pemilu, PKS dalam Rakernas kali ini juga memperkuat transformasi digital partai untuk mewujudkan tata kelola partai yang profesional.
“Memperkuat agenda transformasi digital partai dengan tujuan untuk menyelenggarakan good party governance atau tata kelola partai yang baik dan profesional memaksimalkan pelayanan kita kepada masyarakat dan sebagai salah satu upaya untuk untuk mengawal proses pemilu yang jujur, adil dan demokratis,” tutup Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini. (Jimmy)
