BERITABUANA.CO, CIANJUR – Kepala Badan Perencanaan Pembanguna, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cianjur, Dedi Supriadi mengatakan, kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan yang ditempuh sebelum dilaksanakannya musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).
“Jadi Bappelitbangda ingin mengetahui masukan-masukan dan kendala-kendala apa di lapangan,” ujar Supriadi seusai kegiatan tersebut di Pallace Hotel-Cipanas. Senin (24/01/2022)
Hal itu, kata Supriadi, sesuai pasal 80 Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Bahwa Rancangan Awal (Ranwal) RKPD dibahas bersama dengan Kepala Perangkat Daerah dan Pemangku kepentingan dalam FKP untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan,” ujarnya
Dijelaskannya, FKP untuk menyusun Ranwal RKPD Kabupaten Cianjur merupakan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Cianjur Tahun 2023.
Bahan yang dikonsultasikan terkait rumusan sementara prioritas, sasaran dan fokus pembangunan untuk tahun 2023 didasarkan pada analisis yang mendukung rumusan, sehingga penyusunan Ranwal RKPD akan dapat lebih disempurnakan.
Selain itu, rumusan masukan atau aspirasi mampu untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan menjawab permasalahan yang mendesak di tahun 2023.
“Berdasarkan tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026, ” katanya (YAN)
