BERITABUANA.CO, KUPANG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi usulkan dana usulkan dana senilai Rp150 Miliar, untuk program pemberdayaan masyarakat, yang akan dibahas Komisi IV dan Badan Anggaran DPRD NTT.
Hal tersebut diakui Kepala Dinas PMD Provinsi NTT, Viktor Manek di ruang kerjanya, Rabu (8/12/2021).
“Anggaran itu difokuskan hanya untuk pemberdayaan masyarakat, dan langsung disalurkan ke desa model, yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur NTT,” jelas Viktor Manek.
Diakui Viktor Manek, program yang dilaksanakan merupakan bentuk dukungan, untuk mencegah terjadinya stunting, sehingga langsung dilakukan intervensi melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di sejumlah desa model di NTT.
“Dalam mekanisme pembahasan, bisa saja diakomodir seluruhnya, tetapi dengan berbagai persyaratan. Ini merupakan bentuk perhatian dari pemerintah untuk membentuk pemberdayaan masyarakat,” kata Viktor Manek.
Jika dalam hasil pembahasan DPRD hanya disetujui Rp 20 Miliar, ujar Viktor Manek, pihaknya tetap akan menerima dan memanfaatkan dana itu secara baik.
“Kita tetap terima. Karena kalau Rp100 Miliar sekalipun, kalau kita bilang kurang ya tetap kurang. Jadi kalau hanya Rp 20 Miliar, kita akan tetap manfaatkan secara baik. Apalagi ditengah refocusing anggaran karena pandemi Covid-19,” tambah Viktor Manek.
Dijelaskan Viktor Manek, PMT di desa model menggunakan bahan pangan lokal, yang dimasak oleh Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), sehingga bebas dari pangan instan.
“Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan anggaran, dan jenis makanan yang akan dimasak, sehingga Tim PKK akan membeli bahan makanan lokal yang fresh, lalu dimasak bersama dengan ibu-ibu yang ada di masing-masing desa model,” ungkap Viktor Manek.
Lebih lanjut Viktor Manek menegaskan, dalam melaksanakan program PMT di desa model, pihaknya hanya bekerja sama dengan Tim PKK yang ada di desa/kelurahan masing-masing. Begitupun semua anggaran yang digunakan untuk pemberdayaan, akan ditransfer langsung ke rekening Tim PKK, tanpa melalui perantara.
“Jadi untuk dana pemberdayaan masyarakat di desa model, tidak melibatkan yayasan apapun. Semua dananya kami taransfer langsung. Kami hanya bekerja sama dengan PKK Provinsi, untuk melakukan koordinasi ke PKK Kabupaten, sehingga lebih struktural, dan semua kegiatan dapat berjalan secar baik,” ujarnya. (iir)
