BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kehadiran buku karya Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Arsul Sani berjudul ‘Catatan dari Senayan 2: Relasi Islam dan Negara, Perjalanan Indonesia’, merupakan jalan tengah dalam melihat relasi antara Islam dan negara. Jadi kalau Arsul Sani datang dengan buku ini, adalah otentifikasi dari PPP sebagai jalan tengah dalam melihat relasi antara Islam dan negara yang paling komprehensif.
Demikian penilaian ini disampaikan Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah saat membedah buku berjudul ‘Catatan dari Senayan 2: Relasi Islam dan Negara, Perjalanan Indonesia’, di Media Center Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/10/2021).
Fahri mengatakan, buku tersebut, komprehensif dan bagus sekali untuk mahasiswa dan juga untuk bahan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, dan sebagainya. Karena mentracking sejarah dari bagaimana agama dan negara dalam persepsi Islam.
“Itu kan pilihannya hanya tiga. Dan pak Arsul dalam bukunya, mengintegrasi agama dan negara menjadi negara agama, atau istilahnya simbiosis-simbiosis atau yang pilihan ekstrimnya dulu sekuler atau yang ketiga adalah simbiosis. Nah, kita di Indonesia itu pilihan yang diambil adalah sebenarnya simbiosis yang mendekat kepada integrasi sebenarnya. Itulah sebabnya mimpi-mimpi negara Islam di Indonesia bisa tenggelam oleh konsepsi republik,” sebutnya.
Kesempatan itu, mantan Wakil Ketua DPR RI ini menyayangkan Arsul Sani dalam bukunya tidak mengkritik konsepsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dikatakannya, MPR sebenarnya menjawab itu semua, dimana waktu penyusun Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3), telah memberikan tugas tambahan kepada MPR dan tugas tambahan itu sebenarnya yang ada di BPIP saat ini.
“Jadi sebenarnya BPIP melebur saja kepada tugas tambahan yang ada di MPR. Karena kita tahu ini lebih representatif, kalau wakil rakyat yang menjelaskan ini kepada publik dalam Sosialisasi 4 Pilar dan sebagainya,” ujarnya seraya menambahkan kalau sebenarnya MPR lah yang lebih legitimate, lebih representatif. (Jimmy)
