BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komisi II DPR RI, Kamis (16/9/2021) kembali menggelar rapat dengan penyelanggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Agenda rapat adalah membahas persiapan pelaksanaan pemilu 2024.
Pada kesempatan rapat yang dipimpin Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia, KPU menyampaikan usulan waktu masa kampanye pemilu 2024 selama 7 bulan. Usulan yang agak berbeda dengan rencana awal, yakni kampanye di gelar selama 4 bulan.
KPU sebagaimana dikemukakan ketuanya Ilham Saputra, dengan durasi kampanye pemilu selama 120 hari yaitu 21 Oktober 2023-17 Februari 2024, maka proses pengadaan yang berkaitan dengan calon hanya berlangsung selama kurang lebih 4 bulan.
Selanjutnya dikatakan, penambahan durasi kampanye menjadi 7 bulan ini ditujukan untuk menghindari potensi keterlambatan pengiriman logistik ke TPS. Dia mengatakan durasi masa kampanye selama 7 bulan itu sama dengan Pemilu 2019.
“Oleh karenanya usulan KPU kita menambahkan durasi kampanye dengan menyamakan durasi kampanye pada pelaksanaan pemilu 2019 yaitu selama 209 hari atau 7 bulan untuk menghindari potensi tidak tepatnya logistik datang ke TPS,” ujarnya.
Ilham menjelaskan, dalam waktu 7 bulan itu, KPU bakal melakukan proses pengadaan logistik selama 1 bulan. Durasi tersebut termasuk potensi penambahan waktu jika ada gagal lelang 2 bulan,
“Lalu pelaksanaan pekerjaan ini termasuk proses produksi sampai pengiriman kabupaten kota 3 bulan, pengelolaan gudang itu 50 hari,” demikian Ketua KPU Ilham Saputra. (Asim)
