BERITABUANA.CO, LOTENG – Pemerintahan Pathul Nursiah di Lombok Tengah (Loteng), tengah memasuki tahap penguatan struktur birokrasi. Hal yang lumrah, sebab visi misi dan program kerja kedepannya tentu membutuhkan sumber daya manusia (SDM), yang di anggap cakap dan mampu untuk menjalankan kerja-kerja yang telah direncanakan.
Mencermari mutasi yang saat ini sudah berjalan, Sekretaris Partai NasDem Loteng, Ahmad Syamsul Hadi melalui keterangan tertulisnya, Kamis (16/9/2021) mengingatkan kepada Bupati dan Wakil Bupati (Wabub), agar tidak melupakan komitmen awal yang menjadi janji kampanyenya dulu.
“Ini penting sebab usia pemerintahan ini tidak terlalu lama. Kita tentu masih mengingat bagaimana Bupati Pathul mengatakan bahwa penempatan SDM di dalam pemerintahan akan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan dan prestasi, bukan sebagai perwakilan kelompok tertentu,” katanya.
Apalagi, tambah Ahmad, 2024 ini Pilkada akan kembali dilangsungkan, karenanya penting bagi Pathul Nursiah untuk menjadikan loyalitas pejabat dalam menjalankan kerja-kerjanya.
“Pemerintahan ini masa menjabatnya tidak seperti biasa, pendek. Sehingga membutuhkan konsilidasi birokrasi yang kuat dan solid. Pathul – Nursiah akan berhadapan dengan pekerjaan yang tidak hanya di level teknis tapi juga adminstrasi, dan itu butuh kabinet yang terkonsolidasi dan bekerja lintas dinas,” jelas dia.
Selain itu, pria yang biasa di sapa Ahmad SH ini menekankan perlunya kapabilitas SDM tersebut. Hal ini menurutnya, sangat pokok untuk di punyai oleh pejabat eselon 2 di Lombok Tengah.
“Kemampuan atau secara lebih luas yaitu keahlian dibidangnya sangat di butuhkan. Ini sangat mendasar sekali. Masyarakat mentertawakan saat ada pejabat pemerintah yang mengatur diksi dalam berbicara saja berlepotan tidak jelas konteks dan maksudnya,” ujarnya.
Mengapa? Karena menurut Ahmad, pejabat itu akan banyak berhadapan dengan pertanyaan dari masyarakat. Jika tidak punya kemampuan komunikasi yang baik, maka akan banyak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.
“Kegaduhan yang ‘biur lantur’ itu, selain dari buruknya pola komunikasi, juga kan berangkat dari ketidakmampuan SDM yang tidak memahami persoalan. Antar dinas juga tidak bisa berkonektivitas dengan baik sehingga ketika ada persoalan mereka malah saling lempar,” tegasnya lagi.
Untuk itu, Ahmad berharap penempatan SDM dalam semua lini itu tidak sekedar menjadi ajang ‘bagi-bagi kue’ saja, karena jika itu terjadi maka sebenarnya pemerintahan ini belum mencerminkan pemerintan yang baik. Oleh karena itu, sebagai hal ketiga yaitu integritas, bahwa orang bekerja itu harus didasari oleh etos yang tinggi dan kuat, terutama sekali kejujuran.
“Para pejabat jangan overlap, ia harus ingat bahwa dirinya itu petugas pemerintah, bukan politikus. Ia harus patuh terhadap atasannya, jangan banyak manuver,” tandas Ahmad.
Senada dengan itu, mantan Ketua Karang Taruna Loteng, Samsul Arizal menyoroti para pejabat yang begitu terpengaruh dalam tekanan LSM.
‘Ini tentu merepotkan kerja-kerja pemerintah. Jadi jangan heran jika kita sebagai masyarakat malah menduga jangan-jangan pejabatnya memang bermasalah. Kalau tidak bermasalah ngapain takut,” tutup pria asal Pujut ini. (Jimmy)
