BERITABUANA.CO, JAKARTA – Grafik penularan Covid-19 di Indonesia, di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terus mendapat sorotan publik.
Politisi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, misalnya. Ia mengatakan, kebijakan PPKM darurat yang telah dilakukan Pemerintah hingga pada pelonggaran dari level 4 ke level 2 jumlah kasus baru menurun tajam.
“Ini bukti bahwa beban masyarakat menjadi berkurang, sehingga imunitasnya bertambah. Ini yang saya lihat yang terjadi di seluruh Indonesia seperti itu, termasuk di Surabaya dan di Sidoarjo, dari sini Pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan kepada masyarakat,” kata Bambang Haryo dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (10/9/2021).
“Terutama yang menggunakan transportasi publik, karena masyarakat yang menggunakan transportasi publik terutama jarak jauh, baik dengan pesawat maupun kapal laut dan kereta api, merupakan kegiatan yang sesaat dan singkat bagi seluruh kegiatan masyarakat itu sendiri,” tambahnya.
Sebetulnya, sambung BHS sapaan akrabnya, Pemerintah tidak perlu membuat kebijakan dengan persyaratan yang begitu ribet dan tumpang tindih, harusnya pemerintah mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi publik tidak menggunakan transportasi pribadi yang sulit dipantau.
Sehingga, lanjut dia, dengan tranportasi publik pergerakan masyarakat bisa dipantau lebih maksimal, karena identitas KTP terdata di transportasi publik. Jadi persyaratan tumpang tindih antara vaksin 2 kali maupun antigen dan PCR menjadi beban masyarakat menggunakan transportasi publik supaya di tinjau ulang.
“Bila vaksin dari pemerintah ini bisa dipercaya dan bagus efikasinya, seharusnya tidak perlu dengan persyaratan lainnya, antigen ataupun PCR. Yang terpenting di tranportasi publik syarat protap kesehatan covid-19 jaga jarak, pakai masker tetap dilakukan,” ujar ketua harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini.
Menurut BHS, persyaratan menggunakan transportasi publik dengan antigen dan PCR yang berlaku satu hari atau dua hari sebelum bepergian tidak menjamin bahwa mereka bebas dari terpaparnya covid-19. Karena pasca melaksanakan tes antigen dan PCR mereka masih menunggu hasilnya, antara satu jam sampai dengan satu hari.
“Selama mereka menunggu hasil satu hari apakah tidak bisa tertular penyakit, selama perjalan di darat karena, bisa saja mereka tertular dalam 1 detik atau setelah itu. Ini tidak ada alasan bagi para pengguna transportasi publik harus antigen atau PCR. Karena, bisa saja mereka tertular dalam hitungan menit ataupun detik,” sebut dia.
“Tes antigen dan PCR hanyalah syarat formalitas, tapi bukan untuk kepentingan pencegahan, lebih baik ini di hilangkan, karena masyarakat sangat terbebani dan sulit ekonominya,” ujar dia.
BHS menambahkan, terutama pada transportasi laut yang ujung tombak dari transportasi antar pulau karena negara kita adalah negara kelautan yang terdiri dari ribuan pulau, dan masyarakat yang menggunakan transportasi laut adalah masyarakat kelompok sangat bawah sekali.
“Maka beban menggunakan persyaratan antigen dan PCR sangat membebani masyarakat yang menggunakan transportasi publik tersebut, dan beban antigen maupun PCR kadang jauh lebih besar daripada harga tiket transportasi publiknya. Maka di transportasi laut seyogyanya persyaratan antigen dan pcr dihilangkan,” pungkasnya. (Jal)
