BERITABUANA.CO, JAKARTA –Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK), Ahmad Aron Hariri berpandangan bahwa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri harus mengoptimalkan bidang penindakan dalam penanganan korupsi di Indonesia.
Hariri mengatakan, bidang penindakan dalam upaya pemberantasan korupsi, seperti ujung tombak Trisula.
“Penindakan sebagai salah satu ujung trisula pemberantasan korupsi harus sama tajamnya dengan mata tombak sula lainnya,”kata Hariri dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (28/8/2021).
“Maka, di tengah tantangan pandemi ini, KPK harus lebih me-manage bidang penindakan agar lebih optimal,”tambahnya.
Seperti diketahui, sambung Hariri, KPK menyebut, setidaknya ada empat perkara yang menjadi perhatian publik sepanjang periode ini. Empat perkara tersebut rata-rata telah masuk proses penuntutan, putusan, dan pengembangan perkara.
Namun dari keseluruhan perkara yang tengah ditangani KPK saat ini, masih banyak perkara lain yang juga menjadi perhatian masyarakat. Perkara-perkara tersebut justru merupakan perkara yang masih dalam proses tahap satu.
Ada 35 kasus baru yang menjadi perhatian publik. Selain kasus Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara, dugaan korupsi di kasus pengadaan lahan rumah DP 0 persen juga menjadi perhatian publik karena disinyalir ada kerugian negara yang besar.
“Publik terus menyoroti kasus-kasus tersebut karena belum ada kejelasan secara utuh pihak-pihak terkait dalam perkara tersebut, terutama kuat dugaan adanya keterlibatan pihak penyelenggara negara pada peringkat atas sebagai aktor utama,”ujarnya.
Masih dikatakan dia, proyek pengadaan tanah di Munjul dan Pulo Gebang untuk program perumahan dp 0 persen itu telah menggerus APBD dan bukan uang receh. Sehingga, lanjut Hariri, perlu didalami keputusan pengadaan lahan ini siapa yang terlibat. Karena harga lahan di atas harga pasar.
“Tapi yang menjadi perhatian publik karena disinyalir ada kerugian negara yang besar besar yaitu program bank tanah oleh Pemprov DKI Jakarta dengan anggaran lebih dari 2,6 triliun yang disalurkan ke PD Sarana Jaya. Ini yang ditunggu-tunggu dan disorot masyarakat, termasuk program Pemprov DKI lainnya. “Uang yang dipakai untuk pengadaan tanah itu berasal dari APBD DKI Jakarta dengan jumlah fantastis, jadi perlu diungkap seterang-terangnya.”
Oleh karena itu, ia mendesak agar KPK menyelesaikan perkara-perkara korupsi di Indonesia, terutama yang menjadi sorotan di ruang publik.
“Penanganan semua perkara harus diselesaikan secara tuntas. Apalagi masih ada ratusan kasus carry over yang belum terselesaikan dari dua periode kepemimpinan KPK yang lalu,” pungkasnya. (Jal)
