BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menuturkan bahwa fokus pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2022, yaitu memperkuat sumbangan tapak untuk pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Menurut dia, anggaran 2022 harus diprioritaskan untuk program-program konkret di tingkat tapak dan tidak boleh hanya mengulang pelaksanaan program di tahun sebelumnya.
“Saya berharap sektor LHK dapat menggerakkan roda ekonomi masyarakat dan membantu pemerataan ekonomi wilayah sesuai dengan potensinya, misalnya potensi pariwisata forestry dan lingkungan konservasi serta penguatan padat karya dan ketahanan pangan nasional,” ucap Johan melalui keterangan tertulisnys, Jumat (27/8/2021).
Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) segera menyiapkan program konkret untuk meningkatkan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman dan non-agro yang terintegrasi, serta memperbaiki proses pengurusan izin yang lebih memudahkan masyarakat untuk pengajuan hutan kemasyarakatan.
“Hal ini sangat penting dalam usaha peningkatan ekonomi nasional sebab realisasi selama ini per Agustus 2021 masih sangat rendah, yakni hanya 1,06 persen untuk penguatan ekonomi pariwisata serta 26,12 persen untuk program padat karya,” ungkapnya.
Politisi PKS ini juga mendorong Kementerian LHK agar lebih mempersiapkan dan menata program-program bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran untuk masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan serta program padat karya yang lebih luas menjangkau dan membantu kehidupan masyarakat kehutanan.
“Saya melihat rata-rata realisasi program cash for work dalam mendukung program padat karya berupa aliran dana kepada masyarakat baru terealisasi sekitar 33,42 persen selama tahun ini. Jadi perlu penataan yang lebih serius,” ujar Johan.
Selain itu ia juga menyoroti belum optimalnya realisasi anggaran Kementerian LHK per 23 Agustus 2021 sebesar 49,7 persen dan serapan anggaran BRG (Badan Restorasi Gambut) yang hanya sebesar 21,96 persen. Jika dilihat dari jenis belanja maka persentase realisasi terbesar justru berasal dari belanja pegawai.
“Atas situasi ini, saya melihat perlu evaluasi total terhadap kinerja Kementerian LHK dalam menyerap anggaran pada masa pandemi ini. Seharusnya Kementerian LHK berperan optimal untuk memperkuat ketahanan pangan, bansos pada masyarakat kehutanan dan realisasi program padat karya yang sangat dinantikan oleh rakyat yang banyak mengalami PHK dan kemiskinan meningkat tajam pada masyarakat sekitar hutan,” tegasnya.
Wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) NTB ini sempat mempertanyakan peran Kementerian LHK dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Menurutnya perlu standar dan kerja yang jelas bagi Kementerian LHK dalam upaya memperkuat ketahanan pangan agar tidak tumpang tindih dengan kementerian lain. Demikian juga dengan peran memajukan pariwisata alam dan padat karya pada era pandemi ini.
“Saya menggarisbawahi adanya temuan BPK RI terkait masalah belanja barang dan modal yang sering terjadi setiap tahun, yang artinya tidak ada perbaikan kinerja dan tidak melaksanakan rekomendasi BPK RI serta kurang berfungsinya peran Itjen KLHK. Di sisi lain, perlu strategi dari Kementerian LHK agar serapan anggaran 2021 bisa lebih baik dan berdampak langsung terhadap upaya penguatan ekonomi masyarakat kehutanan,” tutup Johan Rosihan. (Asim)
