BERITABUANA.CO, KUPANG – Penilaian Kinerja yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), merupakan upaya mendorong target pemerintah, dalam memperbaiki iklim pelaksanaan berusaha di daerah, dan kualitas pelayanan publik.
Hal ini diungkapkan Wakil Walikota Kupang, Hermanus Man saat menerimA Tim Penilaian Kinerja BPK Perwakilan NTT, di ruang kerjanya, Senin (23/8/2021).
Hermanus Man minta kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang, untuk berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait, sehingga bisa membantu menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tim penilai.
Kepala Sub Auditorat BPK Perwakilan NTT, Beben Adna Bokim menjelaskan, penilaian kinerja ini berlaku di seluruh provinsi di Indonesia. Masing-masing provinsi diambil satu kabupaten/kota. “Untuk Provinsi NTT, sesuai petunjuk dari pusat, Kota Kupang terpilih sebagai kota yang akan dinilai kinerjanya, karena Kota Kupang selain sebagai satu-satunya kota di NTT, juga dianggap menggambarkan kondisi investasi perizinan di NTT,” tandas Beben Bokim.
Selain itu, tambah Beben Bokim, pada masa sebelum pandemi Covid-19, transaksi ekonomi di Kota Kupang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain di NTT.
Karena itu tim pemeriksa meminta dukungan dari Pemkot Kupang beserta dinas terkait lainnya, yang berhubungan dengan perizinan, untuk membantu tim penilai selama beberapa waktu ke depan, untuk membantu tim penilai selama beberapa waktu ke depan.
“Dalam proses pemeriksaan, kami akan menyesuaikan dengan ketentuan kerja yang berlaku di lingkup Kota Kupang, yang masih berlakukan Work From Home (WFH), apakah bisa dilakukan secara tatap muka, bisa juga secara daring melalui video conference,” tambah Beben Bokim. (iir)
