BERITABUANA.CO, HOMS, SURIAH – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Prof. KH. Asrorun Ni’am Sholeh, memaparkan pentingnya peran agama dalam kehidupan sosial dan bernegara di hadapan ratusan ulama dan akademisi Suriah.
Hal tersebut disampaikan Prof Ni’am dalam simposium keagamaan yang berlangsung di Jami’ Khalid bin Walid, Provinsi Homs, Suriah, Kamis (29/10/2026).
Dalam forum tersebut, Prof Ni’am menegaskan bahwa hubungan agama dan negara bersifat dinamis, adaptif, serta saling membutuhkan atau simbiotik. Agama berperan memberikan panduan etika dan moral dalam penyelenggaraan pemerintahan, sementara negara bertugas menjamin ketertiban serta memfasilitasi kehidupan beragama masyarakat.
“Pengalaman Indonesia membuktikan bahwa relasi agama dan negara bersifat dinamis dan saling memerlukan. Perubahan adalah sunnatullah, dan agama hadir untuk memastikan setiap perubahan sosial bermuara pada kemaslahatan umum dan perdamaian,” ujar Prof Ni’am.
Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut menjelaskan tiga paradigma hubungan agama dan negara, yakni integralistik, sekularistik, dan simbiotik.
Menurutnya, Indonesia menerapkan paradigma simbiotik. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibangun berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai Mitsaq Wathani atau kesepakatan kebangsaan.
Dalam praktiknya, regulasi negara menyerap aspirasi hukum Islam, sementara fatwa keagamaan turut merespons berbagai persoalan kebangsaan. Konsensus tersebut juga ditegaskan melalui Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II Tahun 2006 yang menetapkan NKRI sebagai bentuk final.
Karena itu, menurut Prof Ni’am, umat Islam memiliki kewajiban untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara dari berbagai ancaman, termasuk separatisme.
Ia menambahkan, hubungan simbiotik antara agama dan negara di Indonesia tercermin dalam keberadaan sejumlah lembaga publik. Di antaranya Pengadilan Agama di bawah Mahkamah Agung, Kementerian Agama, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Haji dan Umrah, hingga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Penyerapan aspirasi dan fatwa keagamaan juga terlihat dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, dan Undang-Undang Penguatan Sektor Keuangan.
Dalam kesempatan itu, Prof Ni’am turut menjelaskan posisi MUI sebagai wadah besar yang menghimpun 87 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Indonesia. Menurutnya, MUI menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni Khadimul Ummah (pelayan umat) dan Shadiqul Hukumah (mitra pemerintah).
“Sebagai mitra pemerintah, MUI memberikan pertimbangan keagamaan melalui empat pendekatan: ta’yidy (menguatkan), ishlahy (memperbaiki), tashhihy (membenarkan), dan insya’y (menginisiasi kebijakan baru),” jelas Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah, Depok, Jawa Barat tersebut.
Kehadiran Prof Ni’am di Suriah diawali dengan kedatangannya di Bandara Internasional Damaskus pada Rabu (28/10/2026). Kedatangannya disambut Wakil Menteri Wakaf Suriah, Syeikh Dr Anas Musa, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Suriah, Lukman Hakim Siregar.
Selain memaparkan pengalaman Indonesia dalam membangun relasi agama dan negara, Prof Ni’am juga mengingatkan kedekatan historis antara Indonesia dan Suriah.
Suriah merupakan negara kedua yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1949. Hubungan kedua negara juga terjalin melalui tradisi keilmuan Islam. Karya-karya ulama Damaskus, seperti Imam Nawawi dan Syeikh Wahbah al-Zuhaili, hingga kini menjadi rujukan penting dalam pembelajaran di berbagai pesantren Indonesia. (Tim)







