BERITABUANA.CO, MATARAM – Pemerintah Provimsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menggelar mutasi sejumlah pejabat di Pemprov NTB, pada Kamis kemarin, 13 Agustus 2021, dimana pada mutasi terbaru ini, empat pejabat eselon II dan enam eselon III bergeser posisi. Ini adalah mutasi kesekian kali selama dimasa Pandemi Covid-19.
Terkait hal tersebut, Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6, Bambang Mei Finarwanto, SH., melalui siaran persan tertulisnya, Jumat (13/8/2021) menilai, mutasi atau ‘bongkar pasang’ berulang kali yang dilakukan selama pandemi justru mengundang pertanyaan publik.
“Situasi saat ini sedang prihatin. Lagi susah, urgensi mutasi terus menerus itu apa?” tanya Bambang seraya menambahkan, berdasarkan informasi dan serapan lapangan justru disaat pandemi organisasi perangkat daerah (OPD) sedang sibuk mengencangkan ikat pinggang program.
Pasalnya, sejumlah kegiatan harus dikurangi bahkan dipangkas karena refocusing anggaran. Jadi, siapapun kepala dinasnya tetap akan mengalami kesulitan disaat pandemi.
“Memang diputer-puter, terus kemudian program di OPD jalan. Tidak juga, kondisinya memang anggaran terbatas. Bukan hanya Pemprov, Kabupaten/Kota pun sama,” sambungnya.
Pria yang akrab disapa Didu ini menilai, era kepemimpinan Zul-Rohmi telah berada di tahun ketiga. Ketimbang menyajikan program yang membumi, justru paket Zul-Rohmi lebih condong terlihat hobi bongkar pasang pimpinan OPD.
“Dinas ibarat gerbong kereta, kepala adalah masinis. Manakala masinis sering diminta turun atau pindah kereta, lalu dibawa kemana kereta bernama Zul-Rohmi ini? “Lama-lama kereta ini salah jalur dan tersesat tanpa tujuan,” ucapnya lagi.
Mantan ED Walhi NTB ini melanjutkan, mutasi semestinya menjadi arena bagi badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) mengatur dan menentukan leader sesuai dengan kemampuan. Berikutnya memberi ruang bagi kepala dinas tersebut bekerja dalam tempo tertentu, yang kemudian kinerjanya kemudian diukur, baru ketika tidak tercapai dinilai.
“Ujungnya bila program tak tercapai, baru mutasi. Jangan mutasi hanya sekadar jadi ajang bagi-bagi jabatan,” tegas Didu.
Fokus Program Covid Bukan Hanya Bagi Bantuan
Melanjutkan pernyataanya, Didu mengatakan, kondisi masyarakat dalam pandemi nyaris memasuki dua tahun. Ada istilah saat ini memasuki era baru, dimana segala macam aspek mengalami penyesuaian.
“Jadi tidak cukup dinas hanya berkutat soal membagi-bagi bantuan semata. Perlu ada langkah lebih progresif. Ya, kasih ikan saja tak cukup. Berikan kailnya, supaya masyarakat memancing sendiri,” katanya.
Didu menjelaskan, OPD harusnya berimprovisasi program-program disaat pandemi. Seperti dinas lingkar hijau, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, maupun Dinas Perikanan bersinergi memberdayakan masyarakat. Sektor yang terbukti ampuh menahan gelombang pandemi adalah pertanian, perkebunan, dan perikanan. Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) koreksi terdalam dialami sektor jasa dan perdagangan.
“Ini waktu yang tepat menggaungkan produk alam. Kembali kepada alam. Mengelola alam bukan hanya orang desa, orang kota juga bisa,” bebernya.
Hal lain, masih menurut Didu adalah peran kinerja dari Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM memiliki momentum mengatur ulang program dan kinerja. Kedua dinas ini mulai mengajarkan cara mengolah produk, mengemas produk, hingga teknik promosi digital yang menarik.
“Disaat pandemi, terbukti usaha-usaha berbasis digital mengalami pertumbuhan. Elaborasi, dinas-dinas ini datangkan saja pakar kemasan. Hadirkan digital marketer kenamaan, ajari pelaku usaha kita,” tandasnya.
Ditambahkan, improvisasi program di tengah pandemi ini pun berlaku di dinas-dinas yang lain. Dengan keterbatasan anggaran saat ini, perlu ada penyesuaian program.
Karena itu, menurut Didu, kurang begitu urgen menggonta-ganti kepala dinas, yang urgen adalah inovasi programnya.
“Sekarang ini kesempatan memunculkan kreativitas. Pemprov NTB harus jeli melihat segala potensi dan peluang disaat New Era,” pungkasnya. (Kds)
