CARA yang terbaik menghentikan lajunya penularan virus COVID-19, saat ini adalah mempercepat proses vaksinasi terhadap masyarakat Indonesia. Sementara PPKM Darurat sifatnya hanya sebagai penahan agar tidak terlalu cepat melaju penularan sehingga akan membuat persoalan baru yang mungkin sangat sulit lagi untuk ditangani.
Sebenarnya, jika ‘roda manajemen’ pemulihan penularan COVID-19 berjalan dengan baik, yakni dengan rencana awal mempercepat proses vaksinasi, mungkin tidak perlu mengeluarkan jurus pamungkas memberlakukan PPKM Darurat. Masalah hal itu tidak berjalan mulus.
Penyebab pastinya, sulit untuk dijabarkan. Jika pun harus mejabarkan, mungkin sangat sulit untuk dipastikan. Namun pastinya, ternyata vaksinasi adalah sebuah jalan terbaik untuk saat ini menekan lajunya penularan COVID-19.
Makanya, sangat tidak salah bila jika Presiden Jokowi mengingatkan kembali kepada menteri dan kapala daerah tentang percepatan proses vaksinasi Covid-19 di Tanah Air.
Bahkan, kali ini Presiden Jokowi dengan sangat tegas meminta kepada para menteri atau pejabat berwenang dan juga kepada para kepala daerah menjadikan vaksinasi sebagai hal yang utama. Dan dia meminta dengan sangat program vaksinasi tersebut didukungan penuh seluruh kekuatan sosial politik di negeri ini.
Sudah berulang kali Presiden mengingatkan tentang percepatan vaksinasi, seperti pernah diucapkan Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat. Tapi faktanya, tidak jalan. Kendalanya di mana, ia juga mengaku tidak paham.
Padahal, semesti keinginan presiden mempercepat vaksinasi sejak awal sudah harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata, terutama meningkatkan koordinasi dan komunikasi lintas sektor serta komunikasi yang intens dari pusat hingga ke desa-desa
Tapi kenyataannya, keinginan presiden itu tidak jalan. Padahal, dalam rapat terbatas evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurar yang berlangsung Sabtu (17/7/2021), Presiden Jokowi menyoroti kinerja Menteri Kesehatan dan para kepala daerah terkait pelaksanaan vaksinasi.
Presiden meminta program vaksinasi massal dijalankan lebih cepat agar stok vaksin yang dimiliki tidak menumpuk di gudang PT Bio Farma, puskesmas, atau rumah sakit.
Presiden Jokowi bahkan sampai menyebut soal angka. Yang masuk ke Indonesia, baik itu berupa vaksin jadi maupun bulk sudah 137 juta, tapi yang disuntikkan baru kurang lebih 54 juta
Nah, saat ini artinya, sudah lagi bukan menjadi perhatian presiden soal percepatan vaksinasi Covid-19. Menjadi perhatian para menteri, dan kepala daerah. Karena upaya untuk memperkuat kekebalan kelompok atau herd immunity melalui vaksinasi itu harus menjadi gerakan bersama yang mendapat dukungan penuh dari segenap kekuatan sosial politik di negeri ini.
Dalam arti, pandemi Covid-19 tidak bisa diatasi oleh pihak tertentu saja, tetapi harus dihadapi secara bersama-sama, karena vaksinasi merupakan cara satu-satunya untuk mengakhiri pendemi. Seluruhnya sangat berkepentingan untuk mempercepat proses vaksinasi agar segera terbentuk kekebalan kelompok.
Tanpa akselerasi vaksinasi secara singnifikan, setidaknya membutuhkan waktu dua tahun untuk mencapai target vaksinasi terhadap 70% atau sekitar 181,5 juta jiwa penduduk Indonesia. Artinya, kita membutuhkan sekitar 1,5 tahun lagi baru terbentuk kekebalan kelompok, karena selama enam bulan pertama proses vaksinasi baru mencapai kurang lebih 50 juta suntikan.
Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Kesehatan, proses vaksinasi hingga Sabtu (17/7) telah menjangkau 41.268.627 orang
yang mendapatkan suntikan pertama atau sekitar 19,82%. Adapun 16.217.855 orang telah mendapatkan suntikan kedua atau baru sekitar 7,79% dari target 70% penduduk.
Oleh karena itu, berbagai upaya percepatan vaksinasi mulai dari vaksinasi massal hingga vaksinasi door to door harus mendapat dukungan dan partisipasi aktif dari segenap lapisan masyarakat agar berlangsung cepat dan lancar, terutama di wilayah-wilayah zona merah dan orange.
Harus bersyukur kepada pemerintah yang menjamin stok vaksin yang saat ini sangat mencukupi untuk menyokong percepatan vaksinasi Covid-19.
Stok yang ada itu hendaknya digunakan secara efisien dan efektif agar tidak terjadi penumpukan di wilayah atau tempat tertentu seperti yang disebut Presiden Jokowi.
Jadi mari kita dukung bersama program vaksinasi COVID-19. Tak perlu lagi saling sangkal, tuduh, apalagi pejabat yang ancam mengancam. Semuanya harus dilakukan suka rela sepenuh hati untuk keselamatan bersama dan kemajuan nusa dan bangsa. (Dadang Sugandi)
