BERITABUANA. CO, JAKARTA – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) kini tengah berupaya keras untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam meningkatkan kinerjanya.
“Zona Integritas WBBM ini harus segera diimplementasikan, bukan saja bagi pimpinan sebagai role model, tetapi juga seluruh pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN), agar menjadi bagian dari proses ini dalam mewujudkan WBBM,” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kajati Kalbar), DR.Masyhudi yang dihubungi wartawan, di Jakarta, Selasa (29/6/2021).
Belum lama ini pihaknya telah melakukan pencanangan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Pencanangan WBBM itu dilakukan atas komitmen para Korps Adhyaksa guna memberikan pelayanan secara prima di masyarakat.
Adapun wilayah Kejaksaan Tinggi Kalbar meliputi 11 Kejaksaan Negeri (Kejari) dan 2 Kejaksaan Cabang Negeri (Kecabri) serta 73 Jaksa dan 72 Tata Usaha dengan total pegawai mencapai 145 personil.
Sebelumnya tahun 2019 Kejati Kalbar berhasil meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Keberhasilan meraih predikat WBK tersebut, adalah wujud pelayanan yang optimal di wilayah Kalbar dan berkomitmen untuk membangun Zona Intergritas WBBM.
Mantan Wakajati DKI itu menegaskan, untuk mewujudkan Zona Integritas WBBM tersebut, seluruh pegawai di lingkungan Kejati Kalbar harus merubah prilaku kerja yang semula terjebak dalam rutinitas, linier dan hanya sekedar formalitas saja sehingga terkesan berbelit-belit.
“Melalui WBBM seharusnya menjadikan pelayanan lebih cepat, mudah, terukur, inovatif, efisien dan tanpa pungutan liar,” kata Masyhudi menambahkan.
Intinya, lanjut mantan Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung, bahwa peningkatan pelayanan harus menjadi fokus utama dalam menjalankan tugas sehari-hari.
“Komitmen pimpinan harus diikuti para pegawai dan PPNPN agar tercipta pelayanan publik yang lebih baik, serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kalbar,” ujarnya. Oisa

