BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak mendesak Menteri BUMN, Erick Tohir untuk bergerak cepat dalam penyelamatan PT Garuda Indonesia agar tidak terperosok kian dalam.
Ia menyebutkan, dalam upaya penyelamatan itu, ada dua langkah yang harus disegerakan, yakni audit investigasi dan restrukturisasi utang melalui renegosiasi dengan lessor atau perusahaan yang menyewakan pesawat.
“Menteri Erick harus bergerak cepat dan tidak ragu membentuk tim restrukturisasi andal dan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi Garuda,” kata Amin kepada awak media, di Jakarta, Selasa (22/6/2021).
Menurut dia, utang jumbo yang melilit Garuda Indonesia diduga kuat akibat mark up, baik harga maupun jumlah pesawat dalam proses pengadaan armada pesawat di maskapai perusahaan pelat merah tersebut.
Hal itu sebagaimana dituturkan Direksi Garuda dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI, Senin (21/6/2021) biaya sewa pesawat Garuda itu dua kali lebih mahal dari biaya standarnya.
“Saya mendesak agar ada konsekuensi hukum atas dugaan mark up yang dilakukan manajemen Garuda di era-era sebelumnya,”tegas politikus PKS itu.
“Karena itu, BPK harus melakukan audit investigasi secara independen dan profesional untuk menemukan masalah yang melilit Garuda,” serunya.
Konsekuensi hukum terhadap manajemen lama, lanjut dia, tetap harus ditegakkan karena akibat moral hazard yang dilakukan sangat merugikan negara dan membuat Garuda sebagai maskapai kebanggaan nasional didera masalah seperti sekarang.
“Harus ada efek jera terhadap manajemen BUMN-BUMN lain di masa lalu dan juga menjadi peringatan bagi manajemen BUMN di masa yang akan datang,”sebut dia.
Selain manajemen lama Garuda, masih dikatakan dia, sanksi juga harus diberlakukan kepada akuntan publik jika terbukti telah bermain mata atau melanggar kode etik dalam proses audit. Termasuk sanksinya dimasukkan dalam daftar hitam auditor bermasalah.
Sesangkan terkait restrukturisasi dan regenosiasi, manajemen Garuda saat ini memang berhasil menegosisasi biaya sewa sebesar 30%-nya sehingga ada penghematan US $11 juta per bulan, namun itu belum cukup.
“Negosiasi juga perlu dilakukan terkait jumlah pesawat yang disewa, dari jumlah 142 pesawat yang ada, dengan kondisi market size atau kapasitas penumpang saat ini hanya diperlukan 41 pesawat saja,” ucapnya.
“Harus ada renegosiasi. Ini kan konyol karena Garuda harus berdarah-darah untuk membiayai 101 pesawat yang sebetulnya tidak dibutuhkan, baik biaya sewa maupun perawatannya,” pungkasnya. (Jal)
